Wacana War Tiket Haji Dikritik oleh Anggota DPR
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyampaikan pendapatnya terkait wacana penggunaan sistem war tiket dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, ide ini dinilai terlalu prematur dan berpotensi mengabaikan aspek keadilan sosial serta merusak tata kelola keuangan haji yang sudah berjalan baik selama ini.
Atalia mengakui bahwa menunggu hampir tiga dekade untuk berangkat haji memang sangat lama. Namun, ia menegaskan bahwa solusi tidak boleh lahir dari keputusan yang tergesa-gesa karena bisa menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Ia menilai kembalinya sistem haji ke mekanisme war ticket atau balapan cepat seperti sebelum 2017 sebagai kemunduran besar bagi reformasi tata kelola haji di Indonesia.
Menabrak Undang-Undang Haji dan Umrah
Menurut Atalia, wacana ini secara terang-terangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menganut prinsip first come first serve berdasarkan nomor porsi (NOPORS) pendaftaran. Ia menekankan bahwa ibadah haji adalah panggilan jiwa, bukan ajang balapan klik. Jika sistem war ticket diterapkan, maka yang menang adalah mereka dengan fasilitas memadai, seperti gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan.
“Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan,” kata Legislator Fraksi Golkar itu.
Soroti Kemungkinan Ongkos Haji Lebih Mahal
Atalia menjelaskan bahwa sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah Rp25 juta yang akan dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat dari pengelolaan inilah yang selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya haji, sehingga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bisa ditekan.
“Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?” kata dia.
Kemenhaj Kaji War Tiket Haji Solusi Atasi Antrean Panjang
Kementerian Haji dan Umrah sedang mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon jemaah yang telah lama menunggu. Pemerintah menelaah kemungkinan penerapan model yang lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung (war ticket) sesuai kuota dari Arab Saudi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan wacana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan. “Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak antre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil melansir ANTARA, di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Menurut Dahnil, antrean panjang haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan keuangan haji yang membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas. “Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Nanti nggak perlu antre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” kata dia.
