Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat perbaikan infrastruktur untuk memulihkan konektivitas penyintas bencana yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Langkah ini dilakukan melalui perbaikan jalan dan jembatan nasional serta daerah, agar urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi penyintas kembali pulih, sekaligus memastikan distribusi pasokan logistik di tiga wilayah terdampak tidak tersendat.
Berdasarkan data Satgas PRR per 18 April, jalan nasional dan daerah di tiga provinsi telah pulih secara fungsional. Rinciannya, di Aceh, dari 46 jalan nasional dan 23 jembatan nasional yang rusak, semuanya telah berfungsi. Selain itu, sebanyak 1.521 titik jalan daerah dari total 1.638 titik, serta 351 jembatan daerah dari total 652 juga telah berfungsi.
Sementara di Sumut, dari 30 jalan nasional dan 7 jembatan nasional yang rusak, semuanya sudah berfungsi. Selain itu, sebanyak 607 jalan daerah dari total 616 titik, serta 343 jembatan daerah dari total 366 sudah bisa digunakan kembali.
Adapun di Sumbar, dari 31 jalan nasional dan 13 jembatan nasional yang rusak, semuanya sudah dapat diakses kembali. Sementara itu, sebanyak 149 jalan daerah dari total 167 titik, serta 97 jembatan daerah dari total 163 juga sudah bisa berfungsi kembali.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan rekonstruksi infrastruktur pendukung konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana di Sumatera. Ia menambahkan, langkah selanjutnya ialah meningkatkan fungsi jalan dan jembatan yang semula bersifat fungsional menjadi permanen.
Tito juga memberikan apresiasi kepada jajaran TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terus bekerja keras memastikan infrastruktur penunjang konektivitas di tiga wilayah terdampak kembali normal.
“Pekerjaan (memperbaiki infrastruktur) jalan terus. Saya menghargai betul upaya dari TNI/Polri yang tidak berhenti, kemudian juga BNPB semua bergerak, dan Menteri PU (Dody Hanggodo) juga luar biasa,” kata Tito dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pihaknya akan memperkuat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi melalui peningkatan anggaran, termasuk pada sektor Bina Marga yang naik sebesar Rp7,61 triliun, dari semula Rp14,29 triliun menjadi Rp21,90 triliun.
Anggaran ini nantinya difokuskan untuk penanganan longsoran serta rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan nasional maupun daerah di wilayah terdampak. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan konstruksi terhadap risiko bencana di masa mendatang.
“Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Prioritas Utama: Memperkuat Infrastruktur Konektivitas
Pemulihan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana. Konektivitas jalan dan jembatan menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi logistik, akses layanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
Perbaikan jalan dan jembatan: Baik jalan nasional maupun daerah, termasuk jembatan yang rusak akibat bencana, diperbaiki agar kembali berfungsi.
Peningkatan standar konstruksi: Infrastruktur yang diperbaiki tidak hanya dikembalikan ke kondisi semula, tetapi juga ditingkatkan agar lebih tahan terhadap risiko bencana.
Koordinasi lintas instansi*: Kerja sama antara TNI/Polri, BNPB, dan Kementerian PU sangat penting dalam memastikan proses perbaikan berjalan efisien dan cepat.
Anggaran yang Ditingkatkan untuk Rehabilitasi
Peningkatan anggaran menjadi salah satu strategi utama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah dapat melakukan penanganan yang lebih menyeluruh, termasuk untuk:
Rehabilitasi jalan dan jembatan: Termasuk perbaikan ruas jalan yang rusak akibat bencana.
Pengelolaan longsoran: Upaya pencegahan dan penanggulangan longsoran yang sering terjadi setelah bencana hidrometeorologi.
Penguatan ketahanan infrastruktur*: Membangun infrastruktur dengan standar yang lebih tinggi agar tidak mudah rusak di masa depan.
Kesimpulan
Proses pemulihan infrastruktur di tiga provinsi yang terdampak bencana telah mencapai titik yang cukup baik. Sebagian besar jalan dan jembatan telah kembali berfungsi, sehingga memungkinkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kembali stabil. Namun, upaya pemerintah tidak berhenti sampai di situ. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa infrastruktur yang diperbaiki memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman bencana di masa depan.
