Aksi Unjuk Rasa di Desa Sukolilo Terkait Dugaan Mark-Up Proyek Jembatan
Puluhan warga dari Desa Sukolilo, Kecamatan Pati, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Desa pada Kamis (11/12/2025). Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sukolilo yang menyoroti proyek jembatan senilai Rp 230 juta yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan muncul dugaan adanya mark-up.
Suyono, sebagai penanggung jawab aksi, menyampaikan bahwa warga menuntut transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, Dana Desa berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat, sehingga masyarakat berhak mengawasi penggunaannya.
Ia menjelaskan bahwa perubahan ukuran ketebalan jembatan dari 40 cm menjadi 30 cm disebut sebagai salah satu poin yang memicu kecurigaan. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan RAB yang seharusnya mencantumkan konstruksi jembatan. Suyono juga menegaskan bahwa warga ingin agar semua proses pembangunan sesuai dengan rencana awal.
Warga juga berharap praktik transparansi di Desa Sukolilo dapat menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Pati. Bahkan mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa.
Meski aksi berlangsung dengan tensi tinggi, Suyono menyatakan hasil audiensi hari itu memuaskan. Ia mengharapkan adanya kejelasan terkait dugaan mark-up tersebut.
Penjelasan Kepala Desa
Menanggapi tudingan warga, Kepala Desa Sukolilo, Ahmad Amirudin, membantah adanya praktik mark-up. Menurutnya, perubahan ukuran ketebalan jembatan dilakukan atas permintaan warga dan telah dikonsultasikan dengan pihak kecamatan serta pendamping desa.
Amirudin menjelaskan bahwa perubahan ukuran dari 40 cm menjadi 30 cm dilakukan karena keinginan warga. Ia juga menyebut bahwa peningkatan beberapa sentimeter jembatan sudah di koordinasikan dengan Kecamatan. Penggantian tersebut telah dilakukan sesuai rekomendasi dari pihak terkait.
Ia menegaskan bahwa RAB tidak mencantumkan adanya pekerjaan pengecoran yang kini diminta warga. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa seluruh proses pembangunan telah mengikuti prosedur dan tidak ada penggelembungan anggaran.
Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Balai Desa Sukolilo mendapat pengamanan ketat dari sekitar 100 personel gabungan. Pengamanan dilakukan oleh Polsek Sukolilo, Polsek Kayen, Polsek Gabus, Polsek Tambakromo, Koramil Sukolilo, dan petugas Kecamatan Sukolilo.
AKP Sahlan, Kapolsek Sukolilo, menjelaskan bahwa pengawalan dilakukan mulai dari titik pemberangkatan di halaman selepan Dukuh Jembangan hingga Balai Desa Sukolilo. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas maupun kemacetan.
Jembatan Putus di Lombok Timur
Di sisi lain, jembatan putus di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, membuat penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Balita dan Lansia butuh usaha lebih. Penyaluran MBG ini terjadi di Dusun Aik Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur.
Akibat tak ada akses lain selain jembatan yang kini sudah ambruk, penyaluran MBG dilakukan menggunakan tali. Warga ikut membantu tarik dan ulur tali yang diikatkan ke karung berisi MBG. Hal itu dilakukan untuk mencapai dari satu titik ke seberang sungai.
Petugas dan warga terpaksa menarik paket MBG menggunakan tali menyeberangi sungai yang debit airnya meningkat. Kepala Desa Perigi Darmawan menjelaskan bahwa jembatan putus setelah diguyur hujan lebat selama sekitar 4 jam. Kondisi konstruksi yang sudah lapuk mempercepat kerusakan hingga akhirnya tidak mampu menahan arus sungai.
Meski akses terputus, pemerintah desa memastikan bahwa penyaluran MBG bagi balita dan lansia tidak dihentikan. Warga bergotong-royong membuat jalur pengiriman darurat dengan tali agar bantuan tetap sampai kepada penerima yang membutuhkan.
Dampak pada Aktivitas Sekolah dan Kantor Desa
Sementara itu, aktivitas pendidikan dan pelayanan kantor desa ikut terdampak. Sekolah dan kantor desa sementara diliburkan apabila debit air sungai masih tinggi karena dinilai membahayakan keselamatan warga. “Tidak ada akses jalan lain, selain jembatan ini,” ucapnya.
Pemerintah desa mengimbau masyarakat tetap waspada dan tidak nekat melintas sebelum jembatan mendapat penanganan. Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan untuk percepatan perbaikan akses agar aktivitas masyarakat kembali normal.
