Kebijakan WFH untuk ASN: Potensi dan Tantangan
Pemeruitah telah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/ WFH) satu hari per minggu untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menghemat pengeluaran bahan bakar minyak (BBM). Namun, efektivitas dari kebijakan ini sangat bergantung pada beberapa faktor penting.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas WFH
Salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan WFH adalah infrastruktur teknologi. Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) UGM, Dr Agustinus Subarsono menyatakan bahwa infrastruktur teknologi harus stabil agar budaya kerja mandiri dapat terwujud. Jika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan, maka WFH berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena pegawai mungkin lebih fokus pada pekerjaan domestik.
Selain itu, sistem monitoring berbasis output dan waktu juga diperlukan. Misalnya, penggunaan timesheet atau catatan waktu kerja serta pertemuan singkat harian maupun mingguan secara online bisa menjadi alat evaluasi yang efektif.
Potensi Penghematan Biaya
Secara teori, WFH bisa mengurangi biaya operasional kantor dan instansi pemerintah. Namun, perlu dipertimbangkan apakah penghematan biaya listrik benar-benar signifikan. Menurut Subarsono, ada kemungkinan pemerintah hanya terjebak pada asumsi bahwa biaya listrik akan berkurang tanpa adanya data yang cukup.
WFH juga berpotensi mengurangi biaya transportasi dan energi di kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Namun, dampaknya di daerah kecil masih dipertanyakan. Khususnya di daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal), pengurangan energi mungkin tidak signifikan.
Perlu Kepemimpinan Berbasis Kepercayaan
Dalam menjalankan WFH, gaya kepemimpinan yang dibutuhkan adalah trust-based leadership atau kepemimpinan yang berbasis kepercayaan. ASN harus mampu bekerja secara mandiri tanpa adanya pengawasan langsung dari atasan.
Risiko Penyalahgunaan WFH
Subarsono juga menyoroti potensi penyalahgunaan WFH. Misalnya, ASN golongan menengah ke atas mungkin menggunakan hari WFH pada hari Jumat untuk liburan long weekend karena hari tersebut bersambung dengan libur Sabtu dan Minggu. Sebaliknya, ASN dengan kondisi ekonomi bawah cenderung tidak menggunakan WFH untuk tujuan tersebut.
Selain itu, ASN dengan kelas ekonomi menengah berpotensi menggunakan WFH untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga.
Indikator Keberhasilan WFH
Subarsono menyarankan pemerintah menggunakan empat indikator untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan WFH:
- Capaian Target: Apakah target atau output yang ditetapkan bisa tercapai?
- Ketepatan Waktu: Apakah pencapaian target sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau justru terlambat?
- Kualitas Hasil Kerja: Apakah hasil kerja masih memerlukan revisi minor atau mayor?
- Partisipasi dalam Kegiatan Daring: Bagaimana tingkat partisipasi dan kecepatan respons dalam kegiatan digital?
Selain itu, indikator lain seperti pekerjaan berbasis output harian, laporan mingguan, serta mekanisme reward and punishment juga diperlukan untuk memudahkan pengukuran keberhasilan kebijakan WFH.
Pekerjaan yang Tidak Bisa Dilakukan Secara WFH
Subarsono menyatakan bahwa tidak semua jenis pekerjaan bisa dilakukan secara WFH. Beberapa layanan publik seperti SIM, KTP, sertifikat tanah, dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit tetap membutuhkan kehadiran fisik ASN.
Di bidang pendidikan, Subarsono mendukung pembelajaran secara offline atau luring. Ia menilai bahwa guru dan dosen memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berimprovisasi dalam menjelaskan berbagai pengetahuan dan fenomena. Pembelajaran luring juga dimaksudkan untuk mencegah learning loss, yakni penurunan pengetahuan dan keterampilan siswa akibat gangguan dalam proses pembelajaran.
Evaluasi dan Survei
Subarsono menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi melalui survei dalam waktu dua bulan pelaksanaan WFH. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kepuasan publik menurun, tetap, atau bahkan meningkat.
