China Siapkan Dana Subsidi Awal untuk Program Tukar Tambah Barang Konsumsi 2026
Pemerintah China mengumumkan dana subsidi awal sebesar 62,5 miliar yuan (Rp149,2 triliun) untuk mendukung program tukar tambah barang konsumsi tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah stimulus ekonomi yang bertujuan meningkatkan permintaan domestik di tengah melemahnya kondisi ekonomi global dan tekanan terhadap perdagangan internasional.
Program ini diluncurkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) bersama Kementerian Keuangan China. Tujuan utamanya adalah memperkuat konsumsi dalam negeri, mempercepat peremajaan barang-barang konsumen, serta menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.
Dana Subsidi Awal Dari Obligasi Khusus
Pemerintah China menyiapkan dana subsidi awal senilai 62,5 miliar yuan (Rp149,2 triliun), yang berasal dari penerbitan obligasi khusus jangka panjang ultra oleh pemerintah pusat. Dana tersebut akan dialokasikan terlebih dahulu ke pemerintah daerah untuk pelaksanaan program tukar tambah barang konsumsi pada kuartal pertama 2026. Pencairan berikutnya dilakukan secara triwulanan guna memastikan efektivitas stimulus terhadap konsumsi rumah tangga.
Menurut data resmi NDRC, alokasi awal ini menjadi bagian dari strategi kebijakan fiskal terukur pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2025, total subsidi mencapai 300 miliar yuan (Rp71,6 triliun) dalam empat tahap, dengan alokasi kuartal pertama sebesar 81 miliar yuan (Rp193,4 triliun). Penurunan alokasi awal pada tahun depan mencerminkan pendekatan yang lebih hati-hati dan terfokus untuk memaksimalkan efek kebijakan terhadap konsumsi masyarakat.
Perluasan Cakupan Program Tukar Tambah
Pemerintah China memperluas cakupan program tukar tambah barang konsumsi 2026 dengan menyasar sektor utama seperti otomotif, peralatan rumah tangga, serta produk digital berteknologi tinggi. Produk yang termasuk kategori digital meliputi kacamata pintar, perangkat rumah pintar, smartphone, tablet, jam tangan pintar (smartwatch), dan gelang pintar (smartband) dengan harga maksimal 6 ribu yuan (Rp14,3 juta) per unit.
Konsumen yang membeli peralatan rumah tangga hemat energi dan air berhak menerima subsidi sebesar 15 persen dari harga jual setelah diskon, dengan batas maksimal 1.500 yuan (Rp3,5 juta) per unit. Skema ini berlaku untuk enam kategori produk utama, yaitu kulkas, mesin cuci, televisi, pendingin udara, pemanas air, dan komputer.
Pada sektor otomotif, struktur subsidi tetap mempertahankan batas tahun 2025, yakni 8 persen atau maksimal 15 ribu yuan (Rp35,8 juta) untuk kendaraan energi baru, serta 6 persen atau hingga 13 ribu yuan (Rp31 juta) untuk mobil bermesin bensin dengan kapasitas 2 liter atau kurang. Sementara itu, produk digital pintar mendapat subsidi hingga 500 yuan (Rp1,1 juta) per unit guna mendorong adopsi teknologi baru di kalangan konsumen.
Wakil Direktur Kantor Penelitian Makroekonomi State Information Centre, Zou Yunhan, mengatakan bahwa dengan memasukkan produk-produk pintar ke dalam program, pemerintah berupaya mempercepat penerapan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi inovatif dalam kehidupan sehari-hari.
“Melalui kebijakan ini, integrasi AI dan teknologi baru dengan aktivitas masyarakat akan semakin dipercepat,” ujar Zou.
Program Tukar Tambah Untuk Meningkatkan Konsumsi Domestik
Program tukar tambah barang konsumsi yang dijalankan pemerintah China akan berlanjut pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk menstabilkan konsumsi domestik di tengah dampak krisis properti berkepanjangan dan tekanan deflasi. Program ini pertama kali diluncurkan pada pertengahan 2024 dan pada 2025 berhasil menyalurkan subsidi senilai 300 miliar yuan (Rp716,4 triliun), yang mendorong penjualan hingga 2,5 triliun yuan (Rp5,9 kuadriliun) serta menjangkau sekitar 360 juta konsumen, memberikan kontribusi penting terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan 2026 juga meluas ke sektor produktif dan sosial, meliputi subsidi untuk pembaruan peralatan pabrik, renovasi komunitas perumahan lama, pembangunan fasilitas perawatan lansia, serta pengembangan kompleks komersial. Pemerintah akan memberikan penekanan khusus pada daerah pedesaan melalui penguatan jalur distribusi seperti ritel bergerak, yang memudahkan akses masyarakat perdesaan terhadap produk bersubsidi. Selain itu, pemasok didorong untuk menyediakan layanan pengiriman dan daur ulang barang lama untuk mendukung keberlanjutan program.
