Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Tiga Bank BUMN
Menjelang akhir tahun, sejumlah bank milik negara berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada periode November hingga awal Desember 2025. Hingga saat ini, sudah ada tiga bank yang mengumumkan rencana RUPSLB, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Dari ketiga bank tersebut, hanya BBTN yang telah mengumumkan agenda utama dari RUPSLB.
Agenda RUPSLB BTN lebih mengarah pada rencana melakukan pemisahan unit usaha syariah yang dimiliki ke PT Bank Syariah Nasional. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa agenda tersebut akan bertambah sebelum RUPSLB diselenggarakan pada 18 November 2025.
Sementara itu, agenda RUPSLB untuk BNI dan BRI belum diumumkan secara publik. BNI akan menyelenggarakan RUPSLB pada 15 Desember 2025, sedangkan BRI akan menyusul pada 17 Desember 2025.
Beberapa sumber yang mengetahui rencana tersebut mengungkapkan bahwa salah satu agenda besar yang akan dilakukan adalah pengesahan pemindahan kepemilikan saham bank-bank tersebut di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Hal ini terkait dengan perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).
Pihak-pihak terkait seperti BPI Danantara serta manajemen BNI dan BRI telah dikonfirmasi mengenai hal tersebut. Namun, hingga berita ini turun, belum ada tanggapan resmi dari mereka.
Peran Danantara dalam Pengelolaan Bank-Bank BUMN
Ryan Kiryanto, Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menjelaskan bahwa agenda RUPSLB ini memang diperlukan untuk memberikan kedudukan secara hukum terhadap BPI Danantara. Dengan adanya status hukum yang jelas, Danantara dapat lebih leluasa memberikan arahan strategis.
Ia melihat selama ini ada ambiguitas ketika bank-bank pelat merah ini masih milik Kementerian BUMN, namun Danantara ikut memberikan arahan strategis. “Jadi kesannya Danantara ada cawe-cawe, kalau ada status hukum yang jelas kan jadi clear,” ujar Ryan.
Ryan juga melihat dampak positifnya terhadap bankir-bankir yang memegang posisi pucuk pimpinan. Mereka akan lebih tahu siapa pemegang saham yang harus mendapat perhatian ketika memberi arahan.
Namun, Ryan menambahkan bahwa bukan tidak mungkin Danantara akan melakukan perombakan dalam hal jabatan direktur maupun komisaris. Danantara akan lebih leluasa memilih orang-orang yang dinilai layak untuk mengisi posisi tersebut.
“Kalau yang sekarang dinilai bagus ya bisa lanjut, kalau dibutuhkan penyegaran lagi ya bisa diganti,” tambahnya.
Pandangan dari Pakar Keuangan
Moch Amin Nurdin, Advisor Banking & Finance Development Center (BFDC), melihat bahwa perubahan ini hanya sekadar peralihan secara resmi. Pasalnya, sudah ada proses transisi yang dilakukan antara Kementerian BUMN dan Danantara sebelumnya.
Sejak Danantara diresmikan pada awal tahun ini, Amin mengatakan bahwa bank-bank ini sudah ikut melaporkan laporan tiap bulannya tidak hanya ke Kementerian BUMN, tetapi juga dikirimkan ke Danantara.
Amin mengatakan bahwa nantinya Danantara mungkin akan lebih leluasa dalam mengontrol bank-bank yang dimilikinya. Ia melihat pengawasan yang dilakukan oleh Danantara tidak hanya sebatas strategis, tapi akan menyentuh aspek teknis.
“Termasuk laporan keuangan, semoga bisa memperbaiki kondisi saat ini,” ujarnya.
Kekhawatiran Pelaku Pasar
Maximilianus Nicodemus, Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, memberikan catatan bahwa perlu diingat bahwa tidak hanya peralihan secara resmi saja yang dilakukan. Ia menilai bahwa Danantara perlu juga terbuka dengan rencana-rencana strategis apa saja yang akan dilakukan terhadap bank-bank ini.
Nico mengatakan bahwa selama ini pelaku pasar dipenuhi dengan ketidakpastian terkait rencana ke depan terhadap bank pelat merah. Alhasil, kondisi tersebut menyebabkan saham-saham bank dipenuhi tekanan.
Contohnya, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang sejak awal tahun turun 17,89% menjadi Rp 4.680 per saham. Sama halnya dengan BBRI yang menjadi bank dengan laba terbesar di antara bank milik negara juga telah turun 4,66% sejak awal tahun menjadi Rp 3.890 per saham.
“Kejelasan dari Danantara bisa jadi katalis penting untuk pelaku pasar menghitung bagaimana kinerja bank-bank ini di tahun depan,” tandasnya.
