JAKARTA – Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dalam sepekan terakhir menyebabkan gangguan pada berbagai layanan transportasi. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengambil langkah-langkah penanganan darurat untuk menjaga keselamatan pengguna transportasi serta memastikan layanan esensial tetap beroperasi di wilayah terdampak.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa seluruh jajarannya berada dalam kondisi siaga untuk merespons dampak bencana yang turut memengaruhi jaringan jalan, terminal, pelabuhan, hingga layanan kereta api. Ia juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak, sambil menegaskan bahwa seluruh lini transportasi bergerak cepat membantu penanganan bencana ini.
Menurut Dudy, unit-unit teknis Kemenhub di tiga provinsi terdampak telah meningkatkan pemantauan berkala dan melaporkan kondisi terbaru ke kantor pusat. Laporan sementara menunjukkan adanya kerusakan pada beberapa ruas jalan nasional, penurunan layanan terminal dan pelabuhan, serta lebih dari seratus pegawai beserta keluarga yang ikut terdampak banjir.
Meski sebagian akses jalan dan jaringan listrik maupun komunikasi masih terganggu, Kemenhub menegaskan bahwa pelayanan transportasi esensial tetap diupayakan berjalan dengan penyesuaian operasional di masing-masing daerah. Untuk menjaga kesinambungan layanan dan melindungi pegawai yang rumahnya terdampak, sejumlah satuan kerja menerapkan pola Work From Anywhere (WFA) melalui layanan dan pelaporan daring. Sementara itu, kantor-kantor Satuan Pelayanan fokus pada pemantauan lintas dan pengaturan lalu lintas di titik rawan agar pergerakan kendaraan evakuasi dan logistik tetap berlangsung.
Tim bantuan dari Poltekbang Medan, Poltekpel Malahayati, dan Poltekpel Sumbar juga telah digerakkan untuk menghimpun bantuan serta mengirim personel terlatih yang bergabung dengan BPBD, Basarnas, dan BNPB di lapangan. Personel perbantuan ini diturunkan untuk memperkuat operasi evakuasi dan pengamanan simpul transportasi, serta untuk membantu pengelolaan arus pengungsi dan penataan area padat warga di terminal, pelabuhan penyeberangan, dan titik kumpul lainnya.
Sebagai dukungan sosial, Poltekbang Medan bersama BPTD Kelas II Sumatera Utara menyiapkan 300 paket sembako bagi mahasiswa, pegawai, dan masyarakat di wilayah terdampak Tapanuli, Sibolga, dan sekitarnya. Di sektor perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama PT KAI melakukan pemantauan intensif pada lintas yang terkena banjir dan longsor, serta mengaktifkan posko pemantauan balai. Setiap langkah rehabilitasi jalur dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan pekerja, sembari menurunkan alat berat dan material rel bekas untuk meminimalisasi dampak gangguan perjalanan kereta api.
DJKA bersama PT KAI, PT Railink, BPTD, dan dinas perhubungan daerah menerjunkan alat berat serta menyiapkan skema pengalihan perjalanan di jalur yang masih terdampak. Beberapa segmen rel yang rusak distabilkan sementara menggunakan rel bekas dan material penopang lain sambil menunggu cuaca memungkinkan dilakukannya rehabilitasi menyeluruh.
Dari sektor perhubungan darat, BPTD Kelas II Aceh mengalihfungsikan Terminal Tipe A menjadi posko singgah dan pusat informasi penumpang. Pelabuhan Singkil tetap beroperasi meski akses jalan dan pasokan listrik terbatas. Di Sumatera Utara, operasional terminal dibantu penggunaan genset di Terminal Amplas dan komunikasi satelit di area Sibolga. Di Sumatera Barat, layanan terminal, pelabuhan penyeberangan, dan UPPKB tetap berjalan dengan penyesuaian kapasitas sesuai kondisi cuaca.
Untuk menjaga keselamatan petugas, BPTD Kelas II Sumatera Barat memberlakukan pola Work From Home bagi pegawai terdampak dan menghentikan patroli non-mendesak, sambil memantau situasi melalui komunikasi internal. Daerah setempat juga mengatur ulang jam operasional angkutan barang menjadi pukul 20.00–06.00 WIB dengan penyekatan di Indarung dan UPPKB Lubuk Selasih, kecuali bagi angkutan sembako dan BBM.
Dudy mengatakan koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, Kementerian PUPR, dan para operator transportasi terus diperkuat untuk penanganan infrastruktur serta rekayasa lalu lintas. Langkah tersebut mencakup pencarian jalur alternatif, pemasangan water barrier, sosialisasi pengalihan arus, dan penyebaran informasi kondisi lalu lintas melalui kanal resmi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi terkait layanan transportasi dan memastikan bantuan pemerintah dapat menjangkau seluruh korban bencana secara cepat dan berkesinambungan.
