Permasalahan Struktural Pasar Ketenagakerjaan Indonesia
Pasar tenaga kerja di Indonesia kini menghadapi tantangan yang tidak lagi bersifat siklikal, melainkan telah berubah menjadi masalah struktural yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) serta kesulitan pencari kerja baru dalam memperoleh pekerjaan formal, terutama bagi generasi muda atau Gen Z.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai bahwa permasalahan ketenagakerjaan saat ini mencerminkan melemahnya kapasitas pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja baru. Menurutnya, kesulitan mencari pekerjaan kini tidak hanya dialami oleh pekerja yang terkena PHK, tetapi juga lulusan baru yang baru memasuki pasar kerja.
“Ini bukan hanya karena ada lonjakan PHK, tetapi juga kesulitan bagi para pencari kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan formal,” ujar Faisal kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).
Faisal menjelaskan bahwa kondisi ini sejatinya sudah muncul sebelum pandemi, khususnya pada kelompok usia muda. Namun, setelah pandemi, kondisi ini semakin memburuk. Ia menyatakan bahwa masalah ini tidak bersifat siklikal, melainkan semakin meningkat, terutama pasca-pandemi.
Perubahan Struktur Ketenagakerjaan Nasional
Perubahan struktur ketenagakerjaan nasional juga mencerminkan situasi ini. Proporsi pekerja informal meningkat tajam hingga sekitar 60%, sementara pekerja formal menyusut menjadi sekitar 40%. Peningkatan sektor informal menunjukkan terbatasnya peluang kerja formal di dalam negeri.
Selain itu, pelemahan pasar kerja juga sejalan dengan hasil survei Bank Indonesia (BI). Dari sejumlah indikator keyakinan ekonomi yang dirilis BI, indeks keyakinan terhadap ketersediaan lapangan kerja ke depan tercatat sebagai yang paling pesimis.
Faisal juga memperingatkan dampak lanjutan terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga. Generasi muda atau Gen Z yang baru lulus dari perguruan tinggi berpotensi mengalami masa tunggu kerja yang lebih panjang sebelum memperoleh pekerjaan formal. Alhasil, kondisi ini berisiko menekan daya beli dan konsumsi dalam jangka menengah, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Tekanan di Sektor Padat Karya
Dari sisi sektoral, Core memproyeksikan tekanan PHK paling banyak terjadi di industri padat karya, yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Faisal menyebut industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki sebagai sektor yang menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya persaingan dengan barang impor serta kenaikan biaya produksi. Imbasnya, banyak perusahaan terpaksa mengurangi kapasitas produksi hingga menutup usaha, yang berujung pada PHK dan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal.
Lebih lanjut, Faisal menyatakan tekanan di sektor padat karya akan terus berlanjut jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, terutama dalam mengendalikan arus impor, memperbaiki iklim usaha, dan meningkatkan efektivitas strategi investasi.
Dia menyebut penurunan tingkat serapan tenaga kerja dari investasi menjadi sinyal perlunya pembenahan kebijakan yang lebih menyeluruh. Permasalahan ketenagakerjaan bersifat multidimensi, mulai dari tren teknologi hingga kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung penciptaan lapangan kerja.
Risiko di Sektor Teknologi
Di samping itu, Core memandang sektor teknologi juga menghadapi risiko penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah, salah satunya perusahaan rintisan (startup). “Bukan hanya di sektor padat karya, juga di sektor teknologi terutama ketika kemarin banyak bubble. Banyak startup yang juga berguguran, jadi itu juga menjadi potensi juga untuk yang sektor-sektor yang terkait dengan teknologi,” ujarnya.
Sektor Konsumsi Domestik Bertahan
Di sisi lain, Faisal menuturkan sektor yang berbasis konsumsi domestik seperti ritel dan barang konsumsi relatif lebih mampu bertahan lantaran ditopong oleh besarnya pasar dalam negeri.
Manufaktur Tertekan, PHK Berpotensi Berlanjut
Dihubungi terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara juga menilai lonjakan PHK yang terjadi saat ini memperkuat indikasi melemahnya struktur pasar tenaga kerja formal di Indonesia. Menurut Bhima, industri manufaktur sebagai penyerap tenaga kerja formal terbesar terus mengalami tekanan, yang tercermin dari posisi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam.
Bhima memperkirakan sejumlah sektor berisiko mengalami PHK pada 2026, antara lain industri smelter nikel, pakaian jadi dan alas kaki, rokok, kertas, produk olahan kayu, furnitur, serta industri karet dan kulit. Upaya untuk menahan tekanan di beberapa sektor tersebut adalah memfokuskan insentif fiskal, menahan laju barang impor terutama barang jadi, dan memfasilitasi pencarian pasar ekspor alternatif.
Masalah Struktural yang Kompleks
Setali tiga uang, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia mencerminkan persoalan struktural yang kompleks. Trubus memandang penyempitan lapangan kerja berlangsung seiring dengan meningkatnya PHK, khususnya di sektor ritel dan manufaktur yang bersifat padat karya.
“Karena kan persoalan di Indonesia ini persoalan daya beli. Sedangkan masyarakat daya belinya kan turun terus karena masyarakat kita desil 1, desil 2 itu banyak, semakin hari makin banyak,” ucap Trubus kepada Bisnis.
Dia melihat perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah belanja daring serta melemahnya daya beli menjadi faktor utama tekanan di sektor ritel. Di sisi lain, sektor manufaktur menghadapi tantangan daya saing akibat kalah bersaing dengan produk impor.
