Presiden Prabowo Optimis Perekonomian Indonesia Tetap Positif
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan keyakinannya bahwa perekonomian Indonesia akan terus berkembang dengan pertumbuhan yang stabil. Pernyataan ini disampaikannya saat berpidato dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis malam waktu Indonesia, 22 Januari 2026.
Dalam forum ekonomi dunia tersebut, Prabowo merujuk pada laporan International Monetary Fund (IMF) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu Global Bright Spot. Penilaian ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga kinerja ekonomi yang kuat meskipun dunia sedang menghadapi tekanan berat akibat pengetatan keuangan, tensi perdagangan, serta ketidakpastian geopolitik.
Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat
Prabowo menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional berada dalam situasi relatif stabil. Menurutnya, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang cukup kokoh untuk menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Ia juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi nasional selama sekitar satu dekade terakhir yang secara konsisten berada di atas 5 persen per tahun. Capaian ini mencerminkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diproyeksikan Lebih Tinggi
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berpeluang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah indikator makroekonomi disebut berada dalam kondisi yang sehat dan memberikan ruang bagi ekspansi ekonomi yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa tingkat inflasi nasional masih terjaga di kisaran 2 persen, sementara defisit APBN dikendalikan di sekitar 3 persen terhadap produk domestik bruto. Kondisi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan moneter.
Stabilitas Fiskal Jadi Daya Tarik Investor Global
Dengan inflasi yang terkendali dan defisit anggaran yang tetap dijaga, Indonesia dinilai memiliki fondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar. Pidato Prabowo di Davos pun menarik perhatian para pelaku ekonomi global. Optimisme yang disampaikan di forum tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi di kawasan dan dunia.
Pemerintah Siapkan Skema Utang untuk Tutup Defisit APBN 2026
Untuk menutup target defisit anggaran sebesar Rp689,14 triliun, pemerintah merencanakan penarikan utang baru senilai Rp832,20 triliun. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam aturan tersebut, nilai pembiayaan utang tercatat lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya. Pada 2025, pembiayaan utang ditetapkan sebesar Rp775,86 triliun, sehingga rencana tahun 2026 mengalami kenaikan sekitar 7,26 persen.
Penerbitan SBN Jadi Sumber Utama Pembiayaan Utang
Dari total utang baru yang direncanakan, mayoritas bersumber dari penerbitan surat berharga negara dengan nilai mencapai Rp799,53 triliun. Sementara itu, porsi pinjaman ditetapkan jauh lebih kecil, yakni sebesar Rp32,67 triliun. Target penerbitan surat berharga negara pada 2026 tersebut meningkat signifikan dibandingkan target 2025 yang berada di level Rp642,56 triliun. Sebaliknya, target pinjaman justru mengalami penurunan tajam karena pada 2025 pemerintah masih menargetkan pinjaman hingga Rp133,30 triliun.
Rincian Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri 2026
Jika dirinci, total pinjaman sebesar Rp32,67 triliun pada 2026 mencakup penarikan pinjaman dalam negeri senilai Rp7,33 triliun. Namun, jumlah tersebut dikompensasi dengan rencana pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp13,87 triliun, sehingga secara neto pinjaman dalam negeri tercatat minus Rp6,53 triliun. Untuk pinjaman luar negeri, pemerintah menargetkan penarikan sebesar Rp144,54 triliun pada 2026, atau turun sekitar 33,23 persen dibandingkan target 2025. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri senilai Rp105,33 triliun.
Pinjaman Neto Turun, Risiko Fiskal Lebih Terkendali
Sisa pinjaman luar negeri dimanfaatkan dalam bentuk pinjaman tunai sebesar Rp41,92 triliun serta pinjaman kegiatan senilai Rp102,61 triliun. Dengan komposisi tersebut, total pinjaman luar negeri secara neto pada APBN 2026 tercatat sebesar Rp39,21 triliun. Angka tersebut turun sekitar 69,39 persen dibandingkan target APBN 2025 yang mencapai Rp128,13 triliun. Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kehati-hatian pembiayaan serta mengendalikan risiko fiskal ke depan.
