Situasi Aceh Pasca Banjir Bandang yang Masih Menyisakan Luka
Situasi di Aceh pasca banjir bandang masih menyisakan luka mendalam. Lumpur setebal dua hingga tiga meter menimbun rumah, masjid, dan pesantren di sejumlah kabupaten. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP HILMI FPI, Habib Ali Al Hamid, yang turun meninjau wilayah terdampak dan berbicara dengan warga di beberapa titik paling parah. Kondisi yang ia saksikan, menurutnya, jauh dari kata pulih dan membutuhkan penanganan serius lintas sektor.
Dalam keterangannya di Aceh pada 19 Februari 2026, Habib Ali Al Hamid menegaskan bahwa skala kerusakan tidak bisa dipandang sebagai bencana biasa. “Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak rumah tertimbun tanah hingga dua sampai tiga meter. Ini tidak mungkin ditangani hanya dengan tenaga manual,” ujarnya saat meninjau lokasi terdampak.
Ia menyebut, sebaran banjir bandang meluas di sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Warga kehilangan tempat tinggal, fasilitas ibadah lumpuh, dan aktivitas ekonomi terhenti. Menurutnya, situasi tersebut membutuhkan percepatan respons dari pemerintah pusat dan dukungan alat berat dalam jumlah memadai.
Lumpur Tebal Tutupi Permukiman dan Fasilitas Ibadah
Di sejumlah desa, termasuk wilayah di Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen, tim relawan mendapati rumah warga dan bangunan publik tertimbun material tanah bercampur kayu dan bebatuan. Ketebalan lumpur yang mencapai dua hingga tiga meter membuat banyak bangunan tidak lagi layak huni dan sulit dibersihkan tanpa dukungan alat berat.
Habib Ali Al Hamid menjelaskan bahwa sebagian warga belum dapat kembali ke rumah mereka karena struktur bangunan tertimbun total. “Kami melihat langsung bagaimana masjid, dayah, dan rumah warga tertutup tanah. Ini bukan sekadar genangan air, tetapi endapan material berat,” tuturnya tegas.
Kondisi tersebut, menurutnya, memperpanjang masa pengungsian dan memperbesar beban psikologis warga. Menjelang bulan Ramadhan, banyak keluarga belum memiliki kepastian tempat tinggal. Aktivitas ibadah dan kegiatan sosial masyarakat pun terhambat.
Kebutuhan Alat Berat dan Biaya Pembersihan
Proses pembersihan lumpur, sebagaimana disampaikan di lapangan, tidak bisa dilakukan secara gotong royong biasa. Diperlukan excavator, beko, dan truk pengangkut material dalam jumlah cukup agar pengerukan berjalan efektif.
Habib Ali Al Hamid mengungkapkan bahwa biaya sewa alat berat per 50 jam operasional berkisar sekitar Rp20 juta. “Dengan kondisi seperti ini, kebutuhan alat berat sangat mendesak. Tanpa itu, pemulihan akan sangat lambat,” jelasnya.
Ia menambahkan, relawan di lapangan berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada, namun keterbatasan dana menjadi tantangan tersendiri. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat luas, dinilai krusial untuk mempercepat proses normalisasi.
Beberapa titik sudah mulai dibersihkan menggunakan bantuan alat berat, namun cakupan wilayah terdampak yang luas membuat proses tersebut belum merata. Warga di daerah yang belum tersentuh bantuan masih bertahan dengan kondisi serba terbatas.
Desakan Penetapan Status Bencana Nasional
Dalam kunjungannya, Habib Ali Al Hamid juga menyampaikan aspirasi warga yang berharap pemerintah pusat menetapkan bencana di Aceh sebagai bencana nasional. Menurutnya, status tersebut akan membuka akses bantuan yang lebih luas dan terstruktur.
“Banyak warga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat turun tangan lebih jauh. Mereka ingin ada perhatian serius karena dampaknya sangat besar,” ucapnya saat ditemui di lokasi terdampak.
Sejumlah warga juga berharap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dapat mengambil langkah konkret dalam percepatan pemulihan. Mereka menilai intervensi pemerintah pusat penting untuk memastikan rekonstruksi berjalan cepat dan terkoordinasi.
Penetapan status bencana nasional, menurut sejumlah pengamat kebencanaan yang kerap dikutip dalam regulasi penanggulangan bencana di Indonesia, biasanya mempertimbangkan luas wilayah terdampak, jumlah korban, serta dampak sosial ekonomi. Dalam konteks Aceh saat ini, kerusakan infrastruktur dan lumpuhnya aktivitas masyarakat menjadi faktor yang dinilai signifikan.
Di tengah keterbatasan, solidaritas masyarakat terus mengalir. Relawan dan komunitas kemanusiaan bahu-membahu membantu distribusi logistik dan pembersihan lingkungan. Namun kebutuhan jangka panjang seperti perbaikan rumah, pemulihan fasilitas ibadah, dan dukungan ekonomi tetap menjadi pekerjaan besar.
Habib Ali Al Hamid menegaskan bahwa warga Aceh tidak meminta lebih dari sekadar kesempatan untuk bangkit. “Ini bukan kondisi yang mereka inginkan. Mereka hanya ingin bisa kembali beraktivitas dan hidup normal,” tegasnya.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak cukup hanya dengan bantuan darurat. Diperlukan perencanaan rekonstruksi yang matang, dukungan anggaran memadai, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat.
Aceh kini berada di persimpangan antara duka dan harapan. Dengan kolaborasi dan respons cepat dari seluruh pihak, warga berharap lembaran baru dapat segera dibuka, agar kehidupan kembali bergerak dan masa depan dapat disusun ulang dari puing-puing bencana.
