Solusi Energi dari Limbah Jerami
Di tengah kenaikan harga minyak dunia yang terus berlangsung, Bobibos, sebuah perusahaan pengolah limbah jerami menjadi bahan bakar, mengajukan solusi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Dalam unggahan di akun Instagram @bobibos_ pada Jumat (27/3/2026), mereka menyampaikan gagasan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Bobibos mengklaim mampu memproduksi bahan bakar dalam jumlah besar jika diberi kesempatan mengelola lahan sawah di Indonesia. Mereka menyebut, apabila diberikan kewenangan mengelola 5 juta hektare sawah, pihaknya dapat menghasilkan hingga 10 miliar liter bahan bakar dalam satu kali panen. Dengan asumsi dua kali panen dalam setahun, produksi tersebut bisa meningkat menjadi 20 miliar liter per tahun atau setara 125,7 juta barel.
Sehingga dari 5 juta hektare sawah di Indonesia, Bobibos bisa menciptakan bahan bakar sekitar 344.620 barel per hari. Jika lahan yang dikelola ditingkatkan menjadi 10 juta hektare, produksi bahan bakar bisa mencapai 689.239 barel per hari.
Dalam unggahan itu, Bobibos juga menyoroti kondisi konsumsi energi nasional. Disebutkan, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 580 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1,02 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Bobibos menilai, jika konsep yang mereka tawarkan dijadikan bagian dari proyek transisi energi nasional, maka ketergantungan impor dapat ditekan secara signifikan. “Maka, jika Bobibos dijadikan proyek transisi energi nasional, sisa impor Indonesia tinggal sekitar 330.761 barel per hari,” tulisnya.
Lebih jauh, Bobibos juga menyebut potensi peningkatan produksi apabila sawah dapat dipanen hingga tiga kali dalam setahun. Dalam skenario tersebut, mereka mengklaim mampu memproduksi hingga 1,2 juta barel bahan bakar per hari, yang dinilai cukup untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energi nasional. “Artinya, Indonesia bisa bebas dari impor, bahkan berpotensi menjadi negara eksportir minyak,” jelasnya.
Stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah telah mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia dengan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga APBN tetap stabil. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menghitung sampai 100 dollar per barrel, dan anggaran tetap aman.
Purbaya menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Keuangan sedang memperkuat komunikasi publik terkait kondisi fiskal. Tugas ini akan diemban oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang baru, Robert Marbun, yang dilantik pada Jumat (27/3/2026) menggantikan Heru Pambudi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak panik dalam menghadapi gejolak global, meskipun dinamika di internal rapat diakuinya cukup intens. “Dengan keadaan seperti ini pun kita tidak pernah panik. Di luar kita tidak pernah panik, walaupun rapat panik juga sih,” ujarnya.
Pengaruh Harga Minyak Terhadap Ekonomi Nasional
Menurut pengamat ekonomi Sumatra Utara, Gunawan Benjamin, lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini berada di kisaran 110 dolar AS per barel, berpotensi memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia. Khususnya terhadap anggaran negara dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Kenaikan harga energi global tersebut juga dipicu oleh gangguan distribusi energi dunia, termasuk penutupan jalur strategis perdagangan minyak di Selat Hormuz yang memperburuk pasokan minyak global. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan kebutuhan dolar Amerika Serikat untuk membiayai impor bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut pada akhirnya memberi tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.
Gunawan menjelaskan, kenaikan harga minyak mentah akan memicu lonjakan kebutuhan dolar AS untuk impor BBM. Sehingga Bank Indonesia harus bekerja lebih keras menjaga stabilitas rupiah. Ia menambahkan, Bank Indonesia sebelumnya telah melaporkan penurunan cadangan devisa sebesar 2,7 miliar dolar AS.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak mentah dunia juga berpotensi membuat impor BBM dan gas Indonesia membengkak. Hal ini dipicu oleh dua faktor utama, yakni kenaikan harga komoditas energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Situasi tersebut dinilai dapat memberikan tekanan serius terhadap APBN.
Kebijakan yang Harus Dipertimbangkan
Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan subsidi energi atau menaikkan harga BBM bersubsidi. Gunawan menilai kedua opsi tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap kondisi fiskal maupun ekonomi masyarakat. Jika subsidi dipertahankan, beban anggaran negara berpotensi membengkak. Sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, tekanan inflasi bisa meningkat dan daya beli masyarakat terancam.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah kemungkinan akan kembali melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas sejumlah program yang dinilai bukan prioritas utama. Program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah juga dinilai berpotensi menghadapi tekanan anggaran, apabila konflik global terus berlanjut dan harga energi bertahan tinggi.
