JAKARTA — Tensi geopolitik global yang meningkat akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) berpotensi mengurangi ekspektasi terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perang ini telah mengganggu rantai pasok energi serta meningkatkan harga minyak mentah global, bahkan sempat melampaui US$100 per barel. Sejumlah negara mulai menerapkan kebijakan penghematan, seperti Filipina.
Di sisi lain, Indonesia mulai mempersiapkan langkah-langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM). Salah satu opsi yang akan diterapkan adalah kebijakan work from home satu kali seminggu. Meskipun pemerintah menyatakan tidak ada kenaikan harga BBM, lonjakan harga minyak mentah di pasar global bisa mengancam kredibilitas fiskal pemerintah. Risiko pembengkakan subsidi juga menjadi ancaman, yang dapat menyebabkan pelebaran defisit APBN di atas 3%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran dalam tiga tahap untuk mengantisipasi kenaikan belanja subsidi BBM. Langkah ini ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun. Menurutnya, setiap kementerian/lembaga akan diminta untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka sendiri.
Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran adalah Badan Gizi Nasional (BGN), yang diberi kesempatan menghemat anggaran hingga Rp80 triliun. Terdapat wacana penghematan APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pelaksanaannya dipangkas dari enam menjadi lima hari dalam seminggu. Namun, anggaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan menjadi sasaran efisiensi karena dana tersebut digunakan untuk membayar jaminan pemerintah kepada perbankan.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi oleh OECD
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% pada 2026, turun dari 5,0% sebelumnya. Dalam laporan terbaru bertajuk OECD Economic Outlook, Interim Report: Testing Resilience, OECD menjelaskan bahwa penurunan proyeksi ini disebabkan oleh dinamika eksternal yang tinggi. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan kembali menguat ke level 5,0% pada 2027.
Inflasi umum (headline inflation) Indonesia diramal mencapai 3,4% pada 2026, naik dari proyeksi sebelumnya. Tekanan harga ini diperkirakan bersifat sementara, karena inflasi diproyeksikan akan mereda pada 2027. OECD juga menyoroti bahwa moderasi inflasi akan terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, Brasil, Meksiko, dan Afrika Selatan.
Tantangan Global dan Inflasi
Kenaikan harga energi dan pupuk akibat eskalasi konflik di Timur Tengah menyebabkan inflasi global meningkat. OECD memproyeksikan pertumbuhan PDB global akan melambat menjadi 2,9% pada 2026, sebelum sedikit meningkat pada 2027. Lembaga ini menekankan bahwa proyeksi ini bergantung pada asumsi bahwa gangguan pasar energi akan mereda seiring waktu.
Pandangan Ekonom CSIS
Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan dunia usaha masih akan menahan ekspansi usai libur Idulfitri 2026. Ekonom CSIS Deni Friawan menyatakan bahwa pelaku usaha cenderung berada dalam mode bertahan selama kondisi ekonomi belum stabil. Ia menilai risiko kenaikan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat tetap menjadi ancaman.
Sektor kebutuhan pokok atau consumer goods dinilai lebih tahan terhadap tekanan saat ini, karena permintaannya relatif stabil. Di pasar modal, saham-saham sektor komoditas diperkirakan lebih menarik bagi investor. Sebaliknya, sektor manufaktur menghadapi tekanan lebih besar, terutama bagi perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi valuta asing maupun ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.
Deni menambahkan bahwa tantangan dunia usaha akan bertambah jika pemerintah kembali mengambil langkah efisiensi anggaran. Ruang fiskal pemerintah saat ini semakin terbatas, terlebih jika kenaikan harga minyak mendorong pembengkakan belanja subsidi energi.
