Kondisi Jalan yang Mengganggu Kehidupuan Warga di Sekitar Wilayah PT KTU
Di kawasan Kampung Buatan I dan Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Jalan Perbauangan menjadi salah satu jalan utama yang digunakan oleh warga setempat. Namun, kondisinya sangat memprihatinkan. Debu tebal terus menggelayuti jalanan sepanjang lebih kurang 800 meter ini, membuat warga kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari.
Setiap beberapa menit, truk-truk pengangkut tandan buah segar (TBS) milik PT Kimia Tirta Utama (KTU) melintas, meninggalkan kepulan debu yang menyelimuti lingkungan sekitar. Anak-anak yang pergi dan pulang sekolah sering kali memiliki wajah dan seragam yang berdebu. Bahkan, ibu-ibu yang melintasi jalan ini juga terpaksa bermandikan debu setiap hari.
Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perbaikan. Menurut Hendra, warga setempat, perusahaan tidak pernah memperhatikan masalah ini meskipun mereka adalah pengguna jalan yang paling sering.
Selain Jalan Perbauangan, kondisi serupa juga terjadi di Jalan Pangkalan Pisang, yang oleh warga dikenal sebagai jalan Astra. Meski sebenarnya jalan ini adalah milik masyarakat, kondisinya sangat memprihatinkan. Di sepanjang lebih kurang 1 kilometer, tidak hanya debu yang menjadi masalah, tetapi juga lubang-lubang besar yang menganga di badan jalan.
Rumah-rumah warga berdiri di kiri-kanan jalan. Setiap kendaraan berat melintas, debu beterbangan masuk ke dalam rumah. Thamrin, tokoh masyarakat setempat, menyampaikan bahwa warga telah lama merasa resah dengan kondisi ini. Ia mengingatkan perusahaan agar mendengarkan keluhan warga, karena hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pihak perusahaan.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Yanto, Ketua RW 03 kampung Kuala Gasib. Ia menjelaskan bagaimana debu telah mengubah wajah permukiman mereka. Rumah-rumah warga telah berwarna coklat akibat debu yang terus-menerus menempel. Ia juga menyebutkan bahwa kondisi jalan menuju Makam Putri Kaca Mayang I di Kuala Gasib sangat memprihatinkan. Jalannya sepanjang 1,3 kilometer ini menjadi akses penting bagi warga, namun tetap dalam kondisi berdebu saat panas dan berlumpur saat hujan.
Padahal, kampung-kampung tersebut merupakan wilayah ring 1 operasional PT KTU, perusahaan perkebunan sawit yang memiliki konsesi lebih dari 8.000 hektare. Warga menilai, sudah seharusnya perusahaan memberi perhatian lebih terhadap infrastruktur dasar yang juga menjadi akses utama aktivitas perusahaan.
Aspirasi masyarakat agar jalan-jalan tersebut ditingkatkan menjadi aspal dengan standar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak hingga kini belum terealisasi. Anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Siak–Pelalawan, Fairus, yang turun langsung ke lokasi, menyampaikan bahwa keluhan ini telah lama disuarakan warga.
Fairus menyebut, permintaan pengaspalan jalan sepanjang 1,3 kilometer di kawasan Putri Kacamayang, Perbaungan sepanjang 800 meter, dan Pangkalan Pisang sepanjang 1 km menjadi salah satu hasil reses yang kini ia tindak lanjuti. Ia berharap kepada PT KTU agar memperhatikan harapan masyarakat ini. Kasihan warga yang setiap hari harus menikmati debu dari jalan yang dilalui kendaraan perusahaan.
Fairus juga menyebut minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal di perusahaan tersebut. Ia meminta PT KTU mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Siak terkait perekrutan tenaga kerja lokal. “Kita bukan anti tenaga kerja luar, tapi harus sesuai aturan,” ujarnya.
Ia bahkan mengaku kesulitan berkomunikasi dengan pihak perusahaan. “Ditelepon susah, dihubungi tidak dibalas. Saya khawatir kalau ini tidak segera ditangani, bisa menimbulkan gejolak di masyarakat,” katanya.
Menurut Fairus, ada lima kampung yang berbatasan langsung dengan konsesi PT KTU, yaitu Kuala Gasib, Buatan I, Buatan II, Teluk Rimba, dan Pangkalan Pisang. Menurutnya, seharusnya mendapat perhatian khusus. “Kita tidak ingin perusahaan menikmati hasil usahanya di sini tanpa memperhatikan masyarakat sekitar. Pimpinan perusahaan harus turun langsung melihat kondisi di lapangan, jangan ada jarak dengan warga,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Humas PT KTU, Irwan Saputra, belum memberikan tanggapan atas berbagai keluhan dan tuntutan masyarakat tersebut.
