Komitmen Pemerintah dalam Memberantas Korupsi di Sektor Pertambangan
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi di sektor pertambangan. Langkah ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga penegak hukum. Sebab, sektor pertambangan tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi negara, tetapi juga bisa menyebabkan kerugian terhadap lingkungan, masyarakat, dan keuangan negara jika tidak dikelola dengan baik.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap isu sumber daya alam. Ia berharap agar sumber daya alam tersebut tidak dinikmati oleh segelintir pihak secara tidak sah.
“Beliau berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali (terkait isu tambang ilegal),” ujar Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman Presiden Prabowo.
Indonesia memiliki sumber daya mineral dan batubara yang melimpah, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara. Hal ini mencakup pajak, royalti, dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih baik. Dengan demikian, sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dirasakan oleh masyarakat.
Pengawasan pertambangan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan industri ini. Komitmen pemerintah di daerah juga menjadi faktor utama dalam melakukan pengawasan yang efektif.
Penegak Hukum Harus Berani Menegakkan Keadilan
Penertiban tata kelola pertambangan untuk mencegah praktik-praktik culas di industri pertambangan tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen kuat dari penegak hukum. Tanpa dukungan penuh dari penegak hukum, publik akan bertanya-tanya mengenai adanya diskriminasi dalam penegakan hukum.
Contohnya, kasus korupsi tambang nikel di lahan milik PT Antam, Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sultra. Kasus ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 5,7 triliun. PT LAM menggunakan dokumen palsu agar seolah-olah nikel berasal dari wilayah pertambangan lain.
Kasus ini menyeret banyak pihak yang ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, termasuk dari PT Antam UPBN Konawe Utara, PT Lawu Agung Mining, PT Kabaena Kromit Pratama, dan beberapa pejabat dari Kementerian ESDM.
Meski telah divonis di pengadilan, sikap penegak hukum menuai pertanyaan karena sejumlah pihak yang diduga ikut terlibat tidak tersentuh. Pengamat hukum pidana, Dimas Prasetyo, mempertanyakan ketidakhadiran Komisaris PT LAM, Tan Lie Pin alias Lily Salim di persidangan, meskipun beberapa kali dipanggil untuk memberikan kesaksiaan.
Selain itu, sikap Jaksa yang tidak melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), juga pantas dipertanyakan. Pemilik PT LAM, Windu Aji Sutanto, yang divonis bersalah dinyatakan menikmati uang hasil korupsi terkait kasus pertambangan ore nikel. Namun, ia tidak dijatuhi hukuman dalam perkara TPPU terkait kasus korupsi yang menjeratnya itu.
Skema WPR untuk Mengatasi Tambang Ilegal
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian ESDM mendorong transformasi tambang rakyat lewat skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk mencegah praktik tambang ilegal. Skema ini bertujuan mengalihkan aktivitas tambang ilegal menjadi kegiatan yang dikelola dengan baik. Tetapi, bukan berarti melegalisasi aktivitas tambang ilegal, namun menertibkannya. Sebab, skema WPR ini difokuskan di wilayah-wilayah yang memang sudah ada izin aktivitas tambang.
Skema WPR merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo yang menginginkan hasil SDA bisa lebih dinikmati oleh rakyat. “Sumber daya alam kita yang begitu besar, harus kita kelola sebaik-baiknya, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, dan untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, belum lama ini.
