Laporan Pemulihan Listrik di Aceh yang Disoroti
Laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai pemulihan listrik di Aceh pasca-bencana banjir dan longsor menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Klaim bahwa 93 hingga 97 persen listrik telah menyala di wilayah tersebut disebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga memicu kontroversi besar.
Bahlil melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa listrik telah pulih sebagian besar, namun fakta di lapangan menunjukkan banyak daerah masih gelap total. Hal ini membuat Bahlil harus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh. Namun, klaim yang jauh berbeda dari kenyataan tersebut telah memicu sentimen kritis, bahkan membuat warga Aceh melontarkan keluh kesah sinis.
Aceh sebelumnya dilanda banjir dan longsor yang merusak jaringan distribusi, membuat sejumlah gardu dan infrastruktur kelistrikan tak dapat beroperasi. Berikut tiga fakta terkait laporan pemulihan listrik di Aceh:
Laporan Bahlil Dituduh Tidak Akurat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia awalnya melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025 jika listrik di Aceh sudah menyala 93 persen dan 97 persen. Namun, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam.
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, TA Khalid pun meluruskan informasi yang disampaikan Bahlil kepada presiden. Khalid menilai, laporan tersebut tidak akurat dan menuduh Bahlil berbohong kepada Prabowo mengenai kondisi pasca-bencana banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut.
“Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh,” ujar Khalid mengutip Kompas.com (grup suryamalang), Selasa (9/12/2025).
Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, dan memperlambat penanganan bencana di Aceh. Ia meminta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat.
Bahlil Memohon Maaf
Terbaru, Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh karena hingga Selasa siang sebagian wilayah masih belum kembali mendapatkan suplai listrik secara penuh. Bahlil menjelaskan, dalam laporan awal yang ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto Minggu (7/12) malam, pemulihan listrik diproyeksikan mencapai 93 persen dari total pelanggan di Aceh.
Perhitungan tersebut dibuat berdasarkan estimasi teknis awal serta laporan sementara tim di lapangan. Namun, proses pemulihan tidak berjalan sesuai prediksi. Bahlil mengakui, masih banyak kendala teknis yang sulit dipetakan sebelumnya, mulai dari akses menuju titik-titik kerusakan yang terputus, kondisi medan yang berubah akibat longsor, hingga ditemukan tambahan jaringan distribusi yang rusak dan memerlukan perbaikan manual.
“Hitungan awal kami menunjukkan pemulihan bisa mencapai 93 persen. Namun faktanya di lapangan jauh lebih rumit dari perkiraan,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya.
Bahlil memastikan pemerintah tetap memantau perkembangan pemulihan listrik di Aceh secara langsung. Menteri ESDM itu meminta masyarakat bersabar dan berjanji setiap perkembangan akan disampaikan secara terbuka.
Warga Aceh Mengeluh
Klaim Menteri ESDM Bahlil soal 97 persen listrik menyala di Aceh juga sempat menuai protes dari warga. Warga menegaskan kondisi lapangan berbeda, di mana listrik masih padam, rumah-rumah tetap gelap. Melansir Serambinews.com (grup suryamalang), listrik di sebagian wilayah Aceh pada Senin (8/12/2025) malam masih padam.
Misalnya di sebagian Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen, dan Gayo Lues. Kenyataan itu tidak sesuai dengan klaim Bahlil Lahaladia. Berbagai pihak di wilayah Aceh yang dihubungi Serambinews secara terpisah, sejak pukul 20.00-21.00 WIB menyatakan listrik di tempat domisilinya masih padam.
Hilmi Irsyadi (20) yang tinggal di Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, mengatakan sejak Minggu pagi listrik padam total di desanya hingga Senin malam. Pernyataan yang sama disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bireuen, M Zubair MH tadi malam.
“Malam ini seluruh Bireuen gelap, karena listrik masih padam,” kata Zubair, Senin (8/12/2025) malam.
Dari Gayo Lues, Syarifah Aini melaporkan, tadi malam pun listrik di sana padam. Aini merupakan warga Banda Aceh yang sedang menjadi sukarelawan Psikososial Mitigation Disaster Muhammadiyah Center (MDMC) Aceh di Gayo Lues.
Akibat listrik masih padam di Gayo Lues, Aini harus pergi ke Masjid Taqwa Muhammadiyah setempat untuk cari sinyal Starlink dan mandi sore. “Untungnya di Masjid Taqwa Muhammadiyah ada genset. Tapi, dihidupkan hanya pada setiap waktu salat saja,” ujar Aini.
Ichsan MSn, Dosen Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh melaporkan, listrik juga mati di Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, tempatnya bermukim. “Matinya sejak magrib. Nyala siang, tapi nggak sampai lima jam mati lagi. Padahal, sudah dua hari mati,” ujar Ichsan.
Murni, salah seorang dosen di Darussalam, Banda Aceh, mengaku di kawasan tempat tinggalnya pun listrik mati tadi malam. Murni mengaku heran karena fakta tersebut sangat bertolak belakang dengan klaim Bahlil di depan Presiden Prabowo saat berkunjung ke Bireuen, Minggu siang.
Muhammad Nauval dari Sabang bahkan mengatakan, Bahlil merupakan bukti nyata begitulah tipikal pejabat di negara kita saat ini dalam melakukan komunikasi politik.
Sukma, salah seorang dosen di Banda Aceh menyebut, betapa sedihnya nasib masyarakat Aceh yang sudah dirundung bencana alam, masih saja di-prank oleh Bahlil dalam tiga hari terakhir (sejak Jumat).
Tak kalah geramnya terhadap klaim Menteri Bahlil, Juru Bicara Pemerintahan Aceh, Muhammad MTA mengeluarkan bantahan resmi. Menurutnya, apa yang diakui Bahlil di depan Presiden Prabowo itu tidak sesuai kenyataan. Muhammad MTA juga berharap agar semua pihak hati-hati dalam menyampaikan kebijakan pusat, apalagi di tengah bencana yang berpengaruh besar terhadap psikologi masyarakat korban bencana dan terhadap pemerintahan.
