Pemerintah Aceh Bersyukur atas Kebijakan Anggaran Pemulihan Bencana
Pemerintah Aceh menyambut baik kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengembalian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut dinilai sebagai wujud nyata komitmen Pusat dalam mendukung pemulihan Aceh pascabencana. Pengembalian DAK ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat akan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,63 triliun untuk Aceh kepada Presiden RI. Tambahan ini disiapkan guna mengembalikan alokasi DAK Aceh tahun 2026 agar setara dengan DAK tahun 2025, mengingat Aceh merupakan daerah yang terdampak bencana.
“Iya benar. Pengembalian DAK atau TKD Aceh yang mencapai sekitar Rp 1,6 triliun merupakan bagian dari kebijakan anggaran Pemerintah Pusat,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada Serambi, Kamis (1/1/2025). MTA menjelaskan, selain pengembalian DAK dan TKD, pemerintah pusat juga menyiapkan konsentrasi anggaran khusus sekitar Rp 60 triliun untuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Menurutnya, kebijakan tersebut menegaskan bahwa pemulihan bencana di Aceh dan Sumatera telah menjadi prioritas nasional sejak bencana terjadi.
Pemerintah Aceh, lanjut MTA, menyambut positif kebijakan anggaran tersebut dan akan menunggu proses realisasi serta skema tindak lanjutnya secara resmi. “Jika ada perkembangan terbaru, akan segera kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhammad MTA menyampaikan bahwa berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi ekstra Pemerintah Pusat. Dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Aceh juga terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu demi kebangkitan Aceh pascabencana. Ia juga menyampaikan, pemerintah di semua level, mulai dari Pusat, Pemerintah Aceh, hingga kabupaten/kota, terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik, baik secara personal maupun kelembagaan. Kritik tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya perbaikan dalam penanganan bencana.
“Insya Allah, semua masukan itu akan menjadi referensi untuk terus memperbaiki berbagai kendala dan kekurangan dalam proses pemulihan,” tutupnya.
Relawan ASN Kembali Diterjunkan ke Aceh Tamiang
Pemerintah Aceh akan kembali mengirim Relawan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bagian dari upaya penanganan pascabencana banjir. Pengiriman relawan tahap dua ini secara khusus difokuskan pada pembersihan sekolah-sekolah yang terdampak banjir agar aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali normal.
Persiapan penugasan relawan ASN tahap dua tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Posko Tanggap Darurat Kantor Gubernur Aceh, Kamis (1/1/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dan dihadiri para Asisten Sekda serta seluruh Kepala SKPA). “Kesiapan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama pada tahap dua ini,” kata M. Nasir.
Dalam rapat itu, kata Sekda, disepakati bahwa Relawan ASN Tahap Dua akan bertugas selama tiga hari, mulai 2-4 Januari 2026, dengan lokasi utama penugasan di Kabupaten Aceh Tamiang. Fokus utama kegiatan adalah membersihkan ruang kelas, lingkungan sekolah, dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang terdampak banjir.
M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan SKPA yang telah berpartisipasi aktif dalam penanganan bencana sejak masa tanggap darurat. Ia menegaskan bahwa kesiapan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama pada tahap lanjutan ini.
“Jika sekolah-sekolah tidak segera dapat difungsikan, maka akan sangat berdampak buruk pada proses belajar mengajar yang akan segera dimulai,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk kembali bergerak secara maksimal dan solid demi membantu masyarakat Aceh Tamiang. “Semua kita harus bahu membahu, bekerja maksimal sesuai kemampuan masing-masing, untuk bersama-sama bergerak ke Aceh Tamiang pada tahap dua ini,” tegasnya.
Dalam rencana tersebut, lanjut Sekda, setiap SKPA akan mengerahkan hingga 75 persen ASN yang dimiliki untuk terlibat langsung sebagai relawan. “Penugasan relawan ASN tahap dua ini menjadi kelanjutan dari gelombang pertama relawan ASN Pemerintah Aceh yang telah diterjunkan pada 29–30 Desember 2025 ke sejumlah daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh.”
