Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Masih Memicu Kontroversi
Setahun telah berlalu sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diberlakukan. Meski sudah berjalan selama setahun, program ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Baru-baru ini, menu MBG untuk siswa yang sedang libur sekolah kembali menjadi sorotan.
Penggunaan menu makanan ultra processed food (UPF), seperti minuman berenergi instan, mie instan, biskuit, kue kering, sereal sarapan olahan, dan makanan cepat saji lainnya, menimbulkan kekhawatiran khususnya dari para ibu. Makanan UPF mengandung natrium, gula tambahan, dan lemak yang bisa berdampak negatif pada kesehatan anak-anak.
Program yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia serta mencegah stunting ini masih memerlukan evaluasi dan perbaikan. Dosen UGM menyatakan bahwa program MBG sebenarnya memiliki tujuan yang mulia, yaitu menciptakan generasi masa depan yang sehat dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
Meskipun demikian, penggunaan UPF dalam menu MBG menjadi sorotan. Penggunaan produk tersebut bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan tentang reduksi gula, garam, dan lemak. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM, menjelaskan bahwa dampak dari konsumsi UPF mungkin tidak terlihat sekarang, tetapi bisa menjadi bom waktu penyakit kronis dalam 10–15 tahun mendatang.
Investasi Gizi Perlu Waktu
Mirza menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Dampak investasi gizi baru akan terlihat setelah satu siklus pendidikan, yaitu sekitar 10–15 tahun mendatang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan potensi bahan pangan lokal yang sangat beragam.
Bahan pangan lokal perlu diberi ruang pemanfaatan sesuai dengan kultur masing-masing daerah. Contohnya, Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra karena bahan pangan pokoknya berbeda. Jika semua diseragamkan dengan UPF, hal ini justru tidak sesuai dengan konteks lokal.
Dalam menanggulangi kasus keracunan massal yang diduga akibat pengawasan yang lalai terhadap proses penyiapan makanan, diperlukan pengawasan ketat terhadap produksi makanan. Setiap sekolah bisa diberikan tanggung jawab untuk menyediakan makan siang bagi siswanya, karena mereka lebih mampu memberikan pengawasan karena cakupan yang lebih kecil dan bahan pangan lokal yang sering digunakan.
Aturan dan Penyelenggaraan Makanan
Mirza menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan makanan terdapat aturan yang harus diacu, seperti Peraturan Menteri tentang tata kelola penyelenggaraan makanan dengan rincian penggolongan. Kelompok beresiko tinggi seperti anak sekolah dan ibu hamil memerlukan penanganan yang serius.
Tiga Langkah Perbaikan MBG
Sebagai langkah perbaikan, Mirza menekankan tiga hal utama:
-
Penegakan ketat keamanan pangan
Penegakan keamanan dapat direalisasikan dengan pemberian efek jera bagi pihak yang bertanggung jawab. Misalnya, SPPG yang melanggar wajib di-punish agar semua pihak benar-benar berhati-hati. -
Pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan lintas sektor
Implementasi yang dapat dilakukan adalah mendampingi SPPG untuk tracking status kesehatan, indikator kebugaran, dan antropometri anak. -
Kebijakan fleksibel dan terbuka terhadap kajian ilmiah
Jika ada masukan dan bukti ilmiah yang menunjukkan perlu perbaikan, kebijakan harus segera direspons. Jangan sampai 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan.
