Pencarian Korban Banjir dan Tanah Longsor di Pulau Sumatra Masih Berlangsung
Pencarian korban akibat banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra masih terus dilakukan hingga akhir pekan ini. Satu lagi korban meninggal ditemukan, sehingga jumlah korban meninggal dunia menjadi 1.201 jiwa. Angka ini masih bisa bertambah karena ada 142 jiwa yang dilaporkan hilang. Selain itu, sebanyak 113.672 jiwa masih tinggal di tempat pengungsian.
Tim satgas gabungan berkejaran dengan waktu lantaran harus menuntaskan pembangunan semua hunian sementara (huntara) sebelum masuk Ramadan pertengahan Februari 2026. Berdasarkan data dari Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal dunia tertinggi berada di Aceh.
“Korban meninggal di Aceh mencapai 562 jiwa, 375 jiwa berada di Sumatra Utara, dan 264 jiwa di Sumatra Barat,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Minggu (25/1/2026).
Pembangunan Hunian Sementara Terus Dikebut
Abdul mengatakan, ada 29.621 unit huntara yang diajukan untuk dibangun. Tetapi, baru 7.414 unit masih dalam proses pembangunan hingga saat ini. “Sementara, 1.056 unit huntara sudah selesai dibangun dan siap dihuni,” ujar Abdul.
Ia menambahkan, 648 unit huntara masih dalam tahap konstruksi. Ia menjelaskan soal skema Dana Tunggu Hunian (DTH) yang akan dibagikan kepada warga terdampak tetapi memilih tidak menghuni huntara.
Hingga akhir Januari 2026, ada 14.822 kepala keluarga yang mengajukan DTH. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.678 rekening penerima sudah siap. “Bantuan telah disalurkan kepada 3.536 kepala keluarga,” ucap dia.
Lebih dari 1,7 Ton Logistik Bantuan Telah Didistribusikan
BNPB juga menjelaskan pada periode 29 November 2025 hingga 23 Januari 2026, sudah ada 1.763,1 ton bantuan logistik yang telah disalurkan. Distribusi tersebut dilakukan melalui berbagai moda transportasi. “(Sebanyak) 56 sorti pesawat charter BNPB, 66 sorti pesawat Hercules, 55 truk jalan darat dan 7 kapal laut,” kata Abdul.
Ia menambahkan, pada Jumat (23/1/2026) lalu tidak dilakukan distribusi harian untuk logistik. Abdul tak menjelaskan mengapa tidak ada distribusi logistik pada hari itu. “Untuk wilayah Sumatra Utara, distribusi dilakukan melalui jalur darat menggunakan 10 truk dengan total distribusi 35,52 ton. Sedangkan, di Sumatra Barat, bantuan logistik telah dikirim melalui jalur darat seberat 6,22 ton,” tuturnya.
Gubernur Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat
Pemerintah Provinsi Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana untuk keempat kalinya pada Kamis (22/1). Status tanggap darurat bencana di Aceh berlangsung hingga 29 Januari 2026 sebab penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor belum tuntas.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh. Muzakir menjelaskan, perpanjangan status itu merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan merujuk pada surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri pada 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Perpanjangan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan dan sebaran masyarakat terdampak. Penanganan darurat di sejumlah daerah yang masih belum selesai, khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 7 hari terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” kata pria yang akrab disapa Mualem itu.
Dia mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat dibutuhkan agar berbagai upaya dapat dilakukan dengan lebih baik. Proses pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, dan layanan kesehatan perlu dipercepat serta disebarkan dengan merata.
