Isu Konsistensi Politik dan Ekonomi dalam Pemberian Izin Energi Hijau
Pemberian izin pengelolaan panas bumi di Telaga Ranu, Halmahera Barat, Maluku Utara, kepada PT Ormat Geothermal Indonesia telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Perusahaan ini terafiliasi dengan Ormat Technologies Inc, yang memiliki hubungan ekonomi dengan Israel. Hal ini menimbulkan pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan konsesi energi hijau.
Perspektif Masyarakat dan Intelektual
Dr. Muhammad Aras Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan konsesi kepada perusahaan terafiliasi Israel berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, masyarakat melihat ini bukan hanya soal energi bersih, tetapi juga tentang konsistensi sikap negara terhadap nilai-nilai yang dipegang bangsa.
Indonesia secara historis dan konsisten menyatakan dukungan kuat bagi kemerdekaan Palestina serta tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, strategi pemberian konsesi kepada perusahaan yang memiliki hubungan ekonomi dengan Israel, meski secara tidak langsung, menimbulkan persepsi kontradiksi antara nilai politik luar negeri dan kebijakan ekonomi domestik.
Dampak Lingkungan dan Sosial
Masyarakat lokal di Halmahera juga menolak rencana proyek tersebut. Mereka khawatir eksplorasi dan pembangunan fasilitas panas bumi dapat berdampak buruk terhadap sumber air, hutan adat, dan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari ruang hidup mereka.
Dr. Aras menyoroti, ketidakpuasan lokal ini dapat bereskalasi menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas jika tidak direspons secara transparan dan partisipatif. Ia menilai bahwa keputusan semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Tantangan Konsistensi Nilai dan Kebijakan
Dari perspektif ekonomi politik, Dr. Aras menggarisbawahi keterkaitan erat antara stabilitas politik dan kepercayaan investor serta publik. Stabilitas politik nasional bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau indeks investasi. Ia juga bergantung pada legitimasi pemerintah dalam mengambil keputusan yang sensitif secara politik.
Menurut Dr. Aras, jika kebijakan yang diambil pemerintah dipersepsikan inkonsisten dengan komitmen moral dan aspirasi rakyat, terutama dalam isu geopolitik besar seperti Palestina, maka hal tersebut bisa berujung pada gesekan politik domestik yang meluas.
Kredibilitas Diplomasi Internasional
Dalam hubungan internasional modern, konsistensi adalah aset strategis. Ketika sebuah negara berbicara tentang nilai kemanusiaan di satu sisi, namun terlihat membuka ruang ekonomi yang kontradiktif dengan nilai tersebut, maka kredibilitas diplomatik itu akan terkikis.
Indonesia bisa menghadapi tekanan dari mitra global jika persepsi internasional semakin menguat bahwa kebijakan negara bergerak tidak konsisten. Hal ini bisa berdampak pada kemampuan diplomatik Indonesia untuk mendapatkan dukungan dalam isu-isu internasional lain, seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan forum multilateralisme.
Keberlanjutan Energi Hijau
Sejalan dengan itu, Dr. Aras juga mengapresiasi bahwa transisi energi dan pengembangan energi hijau seperti panas bumi penting untuk ekonomi nasional, terutama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai target Net Zero Emissions 2060.
Namun, ia menegaskan bahwa pertimbangan teknokratik semata tidak cukup. Ekonomi hijau harus dibangun dengan prinsip keterlibatan masyarakat, justifikasi transparan, serta konsistensi moral dan politik.
Kesimpulan
Pembangunan berkelanjutan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan tersebut menguatkan legitimasi sosial dan kepercayaan publik terhadap masa depan energi Indonesia, bukan justru melemahkannya.
Terakhir, Dr. Aras menekankan bahwa keputusan strategis seperti proyek panas bumi di Halmahera harus menjadi momentum introspeksi kebijakan: apakah Indonesia akan berjalan inkonsisten di persimpangan politik dan ekonomi, atau mampu membangun strategi yang menyatukan nilai, kehormatan politik, dan kemajuan ekonomi berkelanjutan.
