Kepemimpinan Dadang Supriatna dan Ali Syakieb di Kabupaten Bandung
Setahun telah berlalu sejak pasangan Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Ali Syakieb mengambil alih kepemimpinan Kabupaten Bandung. Mereka dikenal dengan sebutan Bedas, yang kini menunjukkan capaian signifikan dalam berbagai sektor pembangunan. Meski dihadapkan pada tantangan besar seperti pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga hampir Rp1 triliun, mereka tetap berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diumumkan.
Indikator Pembangunan yang Menunjukkan Perbaikan
Selama setahun terakhir, beberapa indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung meningkat menjadi 76,4 poin. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
Angka kemiskinan juga berhasil turun dari 6,40 persen menjadi 6,04 persen. Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan penurunan berkelanjutan hingga 5,48 persen pada tahun 2027. Di sektor ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terjaga di angka 5,04 persen, sementara inflasi daerah terkendali di angka 1,24 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Jawa Barat. Stabilitas ini menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dari target penciptaan 10 ribu lapangan kerja per tahun, alhamdulillah kami mampu menyerap 11.867 tenaga kerja. Ini melebihi target yang ditetapkan,” ujar Dadang Supriatna saat Rakor Bulanan di Rumah Jabatan Bupati, Jumat 20 Februari 2026.
Infrastruktur yang Digenjot
Di bidang infrastruktur, pasangan Bedas berhasil merealisasikan jalan mantap sepanjang 1.125,53 kilometer atau setara 85,74 persen dari total ruas jalan kabupaten. Selain itu, delapan jembatan baru dibangun dan 20 jembatan direhabilitasi. Dadang menegaskan, sekitar 14 persen ruas jalan yang masih dalam kondisi rusak ditargetkan tuntas dalam tiga tahun ke depan. Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,4 triliun dalam kurun tiga tahun.
Tantangan Fiskal dan Efisiensi Anggaran
Tantangan terbesar pada tahun anggaran 2026 adalah pemangkasan TKD dari Rp3,6 triliun menjadi Rp2,6 triliun. Selisih hampir Rp1 triliun itu memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi besar-besaran. Belanja nonprioritas seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak mendesak dipangkas. Anggaran tersebut dialihkan untuk membiayai program strategis dan janji politik yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kami dipilih rakyat. Artinya komitmen dan janji politik harus direalisasikan,” tegas Dadang.
Program Unggulan yang Tetap Berjalan
Di tengah tekanan fiskal, sejumlah program prioritas tetap dilanjutkan, antara lain:
- Insentif bagi 17 ribu guru ngaji
- Pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan
- Beasiswa ti Bupati (Besti)
- Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu)
- Pembangunan infrastruktur jalan
Pada tahun pertama kepemimpinan periode ini, sebanyak 3.524 unit rutilahu berhasil diperbaiki. Secara kumulatif dalam 4,5 tahun terakhir, total 32.851 unit rumah telah direnovasi. Pemkab Bandung juga tengah menyiapkan pembangunan Bandung Bedas Convention Center di kawasan Tegalluar yang terintegrasi dengan stasiun Kereta Cepat Whoosh. Saat ini proyek tersebut memasuki tahap Detailed Engineering Design (DED) setelah studi kelayakan rampung. Fasilitas tersebut dirancang menjadi pusat pelayanan publik terpadu guna mendekatkan layanan kepada masyarakat wilayah timur Kabupaten Bandung.
Selaras dengan Program Nasional
Selain fokus pada agenda daerah, Pemkab Bandung juga mengakselerasi sejumlah program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah daerah mengklaim lebih dari 40 persen program yang dijalankan selaras dengan agenda pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat.
“Semoga apa yang telah kami berikan untuk masyarakat selama setahun ini bermanfaat dan membawa keberkahan,” ujar Dadang.
Setahun perjalanan kepemimpinan Dadang Supriatna–Ali Syakieb menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan fiskal, konsistensi terhadap janji politik dan keberpihakan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan Kabupaten Bandung.
