Desakan untuk Keluar dari Board of Peace
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengeluarkan desakan kepada Presiden Prabowo untuk segera keluar dari Board of Peace (BoP) akibat meningkatnya ketegangan dalam perang Iran dan Israel. Menurut Hasanuddin, BoP tidak mencerminkan prinsip perdamaian yang sejati.
Organisasi tersebut dinilai membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain. “Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tecermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangna lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran,” ujar Hasanuddin, Selasa (3/3/2026).
Politikus PDI-P ini menegaskan bahwa langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Justru, langkah tersebut dapat mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan independen. “Serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa,” tambah Hasanuddin.
Hasanuddin khawatir keputusan tetap berada dalam BoP dapat menimbulkan persoalan lebih besar dan membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia. “Daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” jelasnya.
Sikap Pemerintah Dianggap Tak Tegas
Keterlibatan Indonesia di Board of Peace besutan Presiden AS Donald Trump telah membuat pemerintah tak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi tersebut. “Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain,” kata Hasanuddin.
Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan bahwa posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain, dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. “Indonesia berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan. “Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengeklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” ucap Hasanuddin.
Petisi dari Koalisi Masyarakat Sipil
Koalisi masyarakat sipil meluncurkan petisi yang menyoroti sejumlah kebijakan internasional pemerintah Indonesia yang dinilai bermasalah. Koalisi tersebut terdiri dari puluhan akademisi, budayawan, aktivis, serta berbagai lembaga dan organisasi.
Mereka menyusun petisi untuk merespons empat isu utama yang tengah berkembang, yakni perjanjian dagang RI–AS, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP), rencana pengiriman TNI ke Gaza, serta serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam petisi itu, mereka bahkan mengubah akronim Board of Peace (BOP) menjadi Board of War.
“Kami menilai serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi ‘Board of War’ karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran,” demikian tertulis dalam petisi tersebut.
Poin Penting dalam Petisi
Koalisi menolak perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat dan mendesak DPR serta pemerintah mengevaluasi seluruh kesepakatan yang dinilai timpang, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Piagam BOP yang dianggap tidak sesuai dengan Resolusi DK PBB 2803. Mereka juga menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza tanpa mandat Dewan Keamanan PBB dan menilai rangkaian kebijakan tersebut berpotensi menyeret Indonesia ke arah imperialisme sehingga perlu dikoreksi.
Berikut ini 5 poin penting dalam petisi tersebut yang dilayangkan terhadap pemerintah Indonesia:
- Kami menolak kesepakatan perjanjian dagang Indonesia dan Amerika karena telah merugikan bangsa Indonesia
- Kami mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat yang bersifat timpang dan tidak adil yang merugikan bangsa Indonesia.
- Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kesepakatan Indonesia dalam Piagam BOP, karena BOP yang dibentuk di Davos bukanlah BOP yang dimandatkan Resolusi DK PBB 2803.
- Kami menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika tidak ada mandat dewan keamanan PBB. Pengiriman pasukan TNI dengan mandat BOP tidak sejalan dengan Resolusi DK PBB 2803.
- Kami berkesimpulan bahwa penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat dan keterlibatan dalam piagam BOP membuat Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme.
Oleh karena itu, langkah pemerintah ini patut dievaluasi dan dikoreksi oleh rakyat dan bangsa Indonesia.
