Peran Indonesia dalam Diplomasi Global untuk Palestina
Cak Imin, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP) dan diplomasi global yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk memaksimalkan peran Republik Indonesia dalam membantu Palestina. Dalam wawancara di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (8/3/2026), Cak Imin menyampaikan bahwa peran Indonesia dalam situasi ini sangat penting.
“Peran kita itu apa? Ya kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat,” kata Cak Imin. Ia menekankan bahwa pemerintah terus mencari pintu-pintu untuk mendorong bantuan-bantuan tersebut bisa tepat sasaran dan masuk ke Gaza. “Tidak hanya mengandalkan bantuan yang diterjunkan dari pesawat tetapi bisa lebih, lebih leluasa untuk masuk ke Gaza,” tambah dia.
Selain itu, Cak Imin menegaskan bahwa Presiden Prabowo selalu menjaga kekuatan ekonomi nasional. Menurutnya, kepentingan nasional adalah prioritas utama. “Nomor satu adalah kepentingan nasional sehingga industri kita tetap jalan, ekspor kita ke Amerika tetap surplus,” ujar Cak Imin. Ia menekankan bahwa hal-hal strategis tidak boleh menjadi sorotan berlebihan karena tujuan dari diplomasi ini adalah untuk menciptakan perdamaian.
Namun, yang ingin ditekankan pemerintah adalah agar produksi industri dalam negeri tetap aman. “Agar kepentingan ekonomi nasional kita aman, agar kita bisa tetap membantu Gaza dan Palestina dengan sangat lebih banyak lagi. Itulah yang kita lakukan,” pungkas Cak Imin.
BoP dan Perspektif Pemerintah
Diketahui, krisis yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini setelah koalisi Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran semakin menguatkan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Pasalnya, AS yang menginisiasi BoP justru membuat gejolak di kawasan Timur Tengah sehingga terjadi perang. Namun pemerintah masih menilai BoP menjadi saluran untuk mewujudkan perdamaian di Palestina sebagaimana tujuan awal keikutsertaan Indonesia.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nusron Wahid, mengatakan bahwa Presiden Prabowo menilai BoP masih relevan untuk mewujudkan perdamaian Palestina yang sudah lama tidak terwujud. Hal itu pula yang disampaikan Prabowo saat bertemu para ulama, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam, (5/3/2026).
“Posisi pak presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BOP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” kata Nusron. Presiden kata Nusron tidak mempermasalahkan adanya pihak yang meminta agar Indonesia keluar dari BoP. Pemerintah menerima masukan tersebut untuk dikaji dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian. Bukan dengan jalan peperangan,” kata Nusron.
Pandangan Tokoh dan Organisasi
Dalam pertemuan dengan ulama selama 4 jam tersebut, Presiden kata Nusron menyampaikan bahwa belum ada jalan lain dalam mewujudkan perdamaian di Gaza Palestina, selain bergabung dengan BoP. “Kemudian pak presiden juga mempertanyakan, terus kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BOP, terus tawarannya kita meja berunding, dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa?” tuturnya.
Sekarang ini kata Nusron, satu satunya cara untuk mewujudkan perdamaian di Palestina adalah melalui meja perundingan. Forum perundingan yang saat ini sedang berjalan adalah BoP. “Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BOP. Karena itu, Indonesia dengan delapan negara bersepakat dalam rangka untuk itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Front Persaudaraan Islam (FPI) meminta Presiden agar Indonesia keluar dari keanggotan BoP. FPI menyampaikan permintaan tersebut melalui surat resmi yang disampaikan langsung di Istana pada Kamis malam. Sekretaris Majelis Syura DPP FPI Habib Hanif Alatas mengatakan tidak percaya dengan AS yang menginisiasi BoP. Apalagi di forum tersebut ada Israel yang selama ini menyerang rakyat Palestina.
“Jadi walaupun tadi belum mendapat kesempatan bicara tapi kami sampaikan surat secara resmi kepada Presiden, kita minta Indonesia tetap menarik diri dari BOP karena kami tidak percaya dengan Amerikanya, kami tidak percaya dengan Israelnya karena track record buruk Amerika dan Israel selama ini,” kata Hanif.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya keluar dari BoP karena forum tersebut tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. “Saya kira soal BoP juga sama. Kita minta ini tidak efektif ya keluar saja,” kata Cholil. Indonesia kata dia masih bisa mendorong perdamaian Gaza melalui organisasi yang sudah ada sebelumnya yakni PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Saya berharap juga ini bisa menciptakan perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB dan OKI karena semua akan rugi kalau ini perang terus berlangsung,” kata Cholil Nafis.
Permintaan ICMI
Sementara itu Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) meminta Presiden menangguhkan keanggotaan Indonesia di BoP. Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqi mengatakan Indonesia bisa lebih halus dengan tidak keluar dari BoP namun menangguhkan keanggotaan dengan tidak membayarkan uang yang menjadi kewajiban anggota forum tersebut.
“Misalnya yang BoP itu kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal. Satu, sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda. Yang kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel kepada kemerdekaan Palestina. Nah, kalau sudah ada kepastian, nah baru kita aktif lagi,” pungkasnya.
