Rencana Pengadaan Meja Biliar di Rumah Dinas Pimpinan DPRD Sumsel
Rencana pengadaan dua meja biliar untuk rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan dengan anggaran mencapai Rp486,9 juta menjadi sorotan publik. Meski disebut masih tahap perencanaan dalam sistem pengadaan pemerintah, nilai anggaran yang cukup besar memicu perdebatan di tengah isu efisiensi anggaran daerah.
Pengadaan meja biliar ini menarik perhatian masyarakat karena nominal anggaran yang sangat besar. Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sekretariat DPRD Sumatera Selatan merencanakan pengadaan dua meja biliar dengan total nilai anggaran mencapai Rp486,9 juta. Rinciannya, meja biliar untuk Andie Dinialdie selaku Ketua DPRD Sumsel dianggarkan sebesar Rp151 juta. Sementara meja biliar untuk Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, tercatat memiliki anggaran lebih besar yakni Rp335,9 juta.
Masih Tahap Perencanaan
Kepala Bagian Humas dan Protokoler DPRD Sumsel, Hadiyanto, membenarkan adanya data rencana pengadaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa informasi tersebut berasal dari pembaruan data SIRUP per 7 Maret 2026. Menurutnya, pengadaan tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum masuk tahap pelaksanaan.
“Iya, itu baru masuk di e-katalog LKPP dan masih dalam tahap SIRUP atau rencana. Untuk pelaksanaannya sendiri belum dilakukan,” ujar Hadiyanto, Minggu (8/3/2026).
Meskipun telah diusulkan, Aprizal memastikan pengadaan meja biliar tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini. “Belum, karena permintaan mereka untuk dianggarkan belum dilaksanakan. Makanya baru dimasukkan di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dan dilihat orang karena sudah e katalog. Dan pastinya, ini semua usulan pimpinan masing-masing,” paparnya.
Disinggung mengapa hanya dua dari empat pimpinan saja yang akan mendapatkan meja biliar di rumah dinas mereka, Aprizal sendiri belum mengetahui secara pasti dan akan mengecek terlebih dahulu. “Ya, termasuk usulan pimpinan lainnya kita akan cek, karena informasi belum valid nian dan akan ditanya ke bagian umum dulu,” tuturnya.
Usulan dari Pimpinan
Sekretaris DPRD Sumsel, Aprizal, menjelaskan bahwa rencana pengadaan tersebut merupakan usulan dari pimpinan DPRD, bukan inisiatif dari pihak sekretariat. “Iya, itu usulan dari pimpinan, bukan dari sekretariat,” kata Aprizal.
Ia juga menyebutkan bahwa salah satu alasan pengadaan meja biliar tersebut berkaitan dengan posisi Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatera Selatan. “Karena ketua kan adalah ketum biliar Sumsel jadi wajar,” ujarnya.
Menurutnya, fasilitas tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif tempat latihan bagi atlet biliar daerah.
Penjelasan Ketua DPRD
Menanggapi polemik yang muncul, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menyatakan bahwa rencana pengadaan tersebut masih sebatas perencanaan dan belum dilakukan pembelian. Ia mengaku telah meminta Sekretaris DPRD untuk memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.
“Tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang tersebut. Namun, untuk diketahui bersama semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” katanya, Minggu (8/3/2026).
Andie menjelaskan bahwa meja biliar yang diusulkan nantinya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat alternatif latihan bagi atlet biliar di Sumatera Selatan. Meski demikian, ia memahami kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran akibat pengurangan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Legislator Partai Golkar ini tetap memahami perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena itu, Andie menegaskan bahwa rencana pengadaan tersebut masih akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi serta prioritas kebutuhan. “Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut bisa ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” ujarnya.
Perbedaan Anggaran Antara Dua Pimpinan
Perbedaan anggaran antara dua pimpinan dewan yang diusulkan menerima fasilitas tersebut juga menjadi pertanyaan. Seperti diketahui, anggaran untuk meja biliar Wakil Ketua III DPRD Sumsel lebih besar dibanding yang diperuntukan bagi Ketua DPRD. Hal ini memicu pertanyaan tentang alasan perbedaan tersebut.
Sekwan mengatakan bahwa ia akan segera mengecek informasi tersebut lebih lanjut. “Nah, itulah nanti aku cek dulu ke bagian umum, dan nanti akan saya kumpulkan hari ini. Sebab ini jadi pertanyaan, kenapa pak Ilyas lebih mahal dibanding ketua, maka akan saya cek dulu. Tapi yang wakil ketua pak Ilyas ini pastinya belum jelas termasuk harganya. Apa selain meja juga ada yang lainnya dan akan saya cari Informasinya,” tukasnya.
Namun demikian, rencana tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan bagian umum yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang di DPRD Sumsel.
