Penyelidikan KPK Mengungkap Aliran Dana Korupsi ke Keluarga Bupati Pekalongan
Kasus dugaan korupsi yang menimpa Bupati Pekalongan periode 2021–2026 dan 2025–2030, Fadia Arafiq (FAR), terungkap melalui penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari total dana proyek sebesar Rp46 miliar, sekitar Rp19 miliar diduga mengalir ke keluarga bupati, dengan jatah terbesar untuk anaknya. Penyidik KPK menemukan bahwa pembagian uang haram tersebut dilakukan secara rapi dan diinformasikan melalui grup WhatsApp khusus yang diikuti oleh staf kepercayaan.
Fadia Arafiq kini ditahan di Rutan KPK setelah terbukti mengarahkan proyek pemerintah daerah ke perusahaan milik suami dan anaknya. Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal Maret 2026 menjadi titik awal penangkapan dirinya. Ia diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengendalikan proyek pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya selama tahun anggaran 2023–2026, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa status perkara ini naik ke tahap penyidikan karena kecukupan alat bukti yang ditemukan tim lapangan. “Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Saudari FAR selaku bupati Pekalongan,” ujarnya.
Rincian Aliran Dana ke Keluarga Bupati
Menurut hasil penyidikan, sepanjang tahun 2023 hingga 2026, terdapat transaksi masuk senilai Rp46 miliar dari kontrak kerja sama dengan berbagai perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Uang tersebut masuk melalui PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB), sebuah perusahaan yang terafiliasi langsung dengan keluarga Fadia.
Dari total dana tersebut, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Namun, sisanya yang berjumlah sekitar Rp19 miliar atau setara 40 persen dari total nilai kontrak, diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga inti Fadia Arafiq. Berikut adalah rincian distribusi uang yang dibongkar oleh penyidik KPK:
- Fadia Arafiq (Bupati): Mendapatkan bagian sebesar Rp5,5 miliar.
- Muhammad Sabiq Ashraff (Anak): Mendapatkan jatah terbesar di antara anak-anak bupati, yakni senilai Rp4,6 miliar.
- Mehnaz Na (Anak): Mendapatkan aliran dana sebesar Rp2,5 miliar.
- Rul Bayatun (Direktur PT RNB/Orang Kepercayaan): Mendapat bagian sebesar Rp2,3 miliar.
- Mukhtaruddin Ashraff Abu (Suami): Selaku komisaris perusahaan, ia diduga menerima Rp1,1 miliar.
- Penarikan Tunai: Terdapat catatan penarikan tunai sebesar Rp3 miliar untuk kepentingan operasional internal.
Modus Operandi Lewat Perusahaan Keluarga
Strategi korupsi ini dilakukan dengan cara mengarahkan proyek pemerintah kepada PT RNB. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2022, setahun setelah Fadia dilantik sebagai bupati pada periode pertama. Kepengurusan perusahaan sengaja diisi oleh suami dan anaknya sendiri, sementara posisi direktur kemudian diserahkan kepada orang kepercayaan bupati pada tahun 2024.
Penyidik KPK juga menemukan bahwa sebagian besar pegawai di PT RNB sebenarnya adalah tim sukses bupati yang sengaja ditugaskan bekerja di perangkat daerah Pemkab Pekalongan sebagai tenaga outsourcing. Untuk memantau distribusi uang tersebut, Fadia diduga menggunakan sarana komunikasi digital.
KPK menemukan adanya grup WhatsApp bernama “Belanja RSUD” yang berisi bupati dan staf kepercayaannya. Di dalam grup itulah, setiap laporan penarikan uang dan pendokumentasian aliran dana dilaporkan secara rutin. “Pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR. Pengaturan dilakukan melalui komunikasi WA grup bernama ‘Belanja RSUD’ bersama para stafnya,” ucap Asep Guntur Rahayu.
Kronologi Penangkapan dan Penahanan
Proses penangkapan dilakukan secara maraton pada 2–3 Maret 2026 di wilayah Pekalongan, Semarang, dan Jakarta. Tim KPK mengamankan total 13 orang dalam operasi tersebut. Fadia sendiri diciduk saat berada di Semarang pada Selasa, 3 Maret 2026.
Sebagai barang bukti, KPK menyita ponsel yang berisi riwayat percakapan instruksi pembagian uang di grup WhatsApp, laptop berisi laporan keuangan internal PT RNB, serta sejumlah dokumen kontrak kerja sama. Atas temuan tersebut, KPK resmi menahan Fadia Arafiq untuk 20 hari pertama terhitung sejak 4 hingga 23 Maret 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini merujuk pada pelanggaran berupa benturan kepentingan dalam pengadaan, di mana seorang pejabat dilarang ikut serta dalam borongan atau pengadaan yang seharusnya ia awasi.
