Peran Penting Kerangka Program Pembangunan Daerah Tahun 2027
Dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Hotel Grand Mercure, Senin (30/3/2026), Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan pentingnya menyusun kerangka program pembangunan daerah tahun 2027 yang adaptif dan responsif terhadap tantangan global yang semakin kompleks.
Kondisi saat ini tidak hanya menuntut pemerintah daerah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan dinamika global seperti kenaikan harga energi yang berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. “Situasinya cukup sulit bagi para pemimpin untuk mengemban amanah,” ujarnya.
Menurut Amithya, kenaikan harga energi pasti berpengaruh pada inflasi dan daya beli. Maka, diperlukan kolaborasi bersama dalam mencari solusi. Ia menambahkan bahwa kondisi ekonomi nasional turut mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah melakukan inovasi melalui skema pembiayaan kreatif agar lebih efisien.
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Amithya menilai Kota Malang memiliki sejumlah potensi yang bisa dioptimalkan. Berikut adalah lima kekuatan utama yang dapat menjadi pendorong pembangunan ke depan:
- Kota pendidikan: Kota Malang memiliki sumber daya manusia yang melimpah dari berbagai perguruan tinggi. Potensi ini harus diiringi dengan kolaborasi intensif antar pemangku kepentingan serta penerapan hasil riset yang inovatif.
- Sektor ekonomi kreatif: Dinilai berkembang pesat. Daya tahan masyarakat Kota Malang cukup kuat, tercermin dari keberanian pelaku usaha dalam mengambil risiko. Namun, pemerintah daerah perlu memperkuat pendampingan dan distribusi produk agar tidak kehilangan potensi pasar.
- Sektor pariwisata berbasis heritage: Dinilai belum digarap secara maksimal. Dengan posisi strategis serta kekayaan budaya dan gaya hidup masyarakat, Kota Malang memiliki peluang besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis pengalaman.
- Modal sosial masyarakat: Kuatnya solidaritas “arek-arek Malang” menjadi kekuatan dalam menjaga ketahanan sosial. Pemerintah perlu memberikan stimulus agar partisipasi masyarakat semakin optimal.
- Posisi strategis dalam jejaring wilayah: Memungkinkan penguatan distribusi logistik dan pengembangan ekonomi regional secara terkoordinasi.
Persoalan Ketahanan Pangan
Di sisi lain, Amithya juga menyoroti persoalan ketahanan pangan. Berdasarkan temuannya saat turun ke masyarakat pada momentum Ramadan, ia mendapati produktivitas lahan pertanian yang masih rendah. “Ada kelompok tani yang produksinya masih di bawah 20 persen, padahal seharusnya bisa maksimal. Ini harus dilihat secara luas, bagaimana ke depan ketahanan pangan kita,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait alternatif bahan pangan selain beras sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis di masa mendatang.
Fokus Utama Penyusunan RKPD 2027
Lebih lanjut, Amithya menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus mampu menjadikan Kota Malang sebagai daerah yang adaptif dan tangguh. Beberapa fokus yang perlu didorong antara lain:
- Penguatan ekonomi berbasis talenta muda
- Efisiensi energi
- Perlindungan daya beli masyarakat
- Percepatan transformasi layanan publik
Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diminta terus aktif memantau kondisi ekonomi masyarakat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. “Pemerintah daerah harus berani menentukan prioritas. Tidak semua program bisa dijalankan sekaligus, sehingga harus dipilih yang paling berdampak bagi masyarakat,” katanya.
