Pengunduran Diri Direktur Eksekutif PVA yang Mencengangkan
Pengunduran diri Mohammad Safa, Direktur Eksekutif sekaligus Perwakilan Utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Pure Hands Volunteer Association (PVA), mengejutkan banyak pihak. Keputusan Safa untuk mundur sebagai Perwakilan Utama PVA di PBB setelah menilai adanya penyimpangan dalam tubuh lembaga internasional tersebut.
Dalam surat yang dia unggah dalam akun media sosial X @mhdksafa, Safa menyampaikan bahwa ia tidak dapat lagi menjadi bagian dari atau menyaksikan apa yang sedang terjadi pada saat PBB tengah bersiap menghadapi kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Surat ini dipublikasikan pada Senin (30/3) dan menjadi perhatian luas.
Safa juga menyampaikan penghentian sementara tugasnya sebagai perwakilan PVA. PVA adalah organisasi internasional yang memiliki akreditasi di ECOSOC di New York serta di PBB di Jenewa dan Wina. Keputusan untuk mundur ini bukanlah keputusan mendadak. Safa menyatakan bahwa ia telah mempertimbangkan keputusan tersebut sejak 2023 sebelum akhirnya memutuskan menangguhkan seluruh tugasnya sebagai Perwakilan Utama PVA di PBB.
Selain itu, Safa juga menghentikan keterlibatannya dalam berbagai komite dan kelompok kerja PBB yang selama ini diikutinya sebagai bagian dari perannya di organisasi badan dunia itu. Keputusan ini diumumkan melalui keterangan yang dia unggah dalam akun media sosial X @mhdksafa pada 27 Maret lalu.
Menurut Safa, keputusannya diambil setelah mempertimbangkan secara matang situasi internal PBB yang menurutnya menunjukkan bahwa sebagian pejabat senior tidak lagi sepenuhnya bekerja untuk kepentingan lembaga, melainkan melayani kepentingan lobi tertentu yang kuat. Ia menyatakan bahwa beberapa pejabat senior PBB melayani kepentingan lobi tertentu yang kuat, bukan kepentingan PBB sendiri.
“Setelah melalui banyak pertimbangan, dan setelah menjadi jelas bagi saya bahwa beberapa pejabat senior PBB melayani kepentingan lobi tertentu yang kuat, bukan kepentingan PBB, saya memutuskan untuk menangguhkan seluruh tugas saya sebagai Perwakilan Utama PVA di PBB serta dari semua komite/kelompok PBB yang saya ikuti,” tulis Safa dalam suratnya.
Ia juga menyebut bahwa ia tidak dapat lagi terlibat atau menjadi saksi atas dinamika yang terjadi, terutama di tengah situasi ketika PBB dinilai tengah bersiap menghadapi kemungkinan penggunaan senjata nuklir. “Saya tidak dapat, dengan hati nurani yang bersih, menjadi bagian dari atau menyaksikan apa yang sedang terjadi pada saat PBB tengah bersiap menghadapi kemungkinan penggunaan senjata nuklir,” ujar Safa.
Apresiasi Terhadap Pengalaman Selama 12 Tahun Bekerja Sama dengan PBB
Safa menyampaikan apresiasi atas pengalamannya selama hampir 12 tahun bekerja sama dengan PBB di bawah berbagai kepemimpinan Sekretaris Jenderal dan Presiden Dewan HAM. Pengalaman ini juga termasuk dalam memimpin delegasi PVA di berbagai forum internasional.
Dalam suratnya, Safa mengatakan bahwa sejumlah pejabat tinggi PBB menolak menyebut situasi di Gaza sebagai genosida, serta tidak mengakui dugaan kejahatan perang dan pembersihan etnis di Lebanon. Ia juga menyebut adanya standar ganda dalam penegakan hukum internasional, khususnya terkait Israel dan sekutunya.
Ancaman dan Pembatasan Kebebasan Berbicara
Safa juga mengungkapkan pengalaman pribadi selama bertugas. Ia mengaku menerima ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya, serta dikenai sanksi finansial dan pembatasan kebebasan berbicara oleh pejabat senior PBB. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap perbedaan pandangan di tubuh organisasi.
Selain itu, Safa juga menyoroti dugaan adanya kampanye disinformasi global yang melibatkan pejabat senior dan diplomat berpengaruh dengan dukungan media dan algoritma media sosial. Kampanye itu, menurutnya, menyebarkan narasi ancaman nuklir Iran untuk membangun dukungan perang di kawasan Timur Tengah.
Ia menyebut narasi tersebut sebagai kebohongan yang digunakan untuk membenarkan konflik. Safa menyebutkan bahwa taktif ini serupa dengan yang pernah digunakan dalam konflik sebelumnya seperti di Gaza dan Lebanon.
