Ringkasan Berita
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia. Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Mereka diduga memeras organisasi perangkat daerah (OPD) hingga miliaran rupiah melalui pengondisian anggaran dan proyek.
Secara keseluruhan, sudah ada 10 kepala daerah yang terlibat dalam OTT KPK dengan berbagai modus korupsi. Gelombang penindakan ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Publik kembali dikejutkan dengan fakta bahwa pejabat yang seharusnya melayani masyarakat justru terlibat dalam tindakan melawan hukum.
Berikut adalah daftar lengkap kepala daerah yang terjaring OTT KPK:
Daftar Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK
-
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis
Abdul Azis menjadi kepala daerah pertama yang ditangkap KPK. Dia terjaring OTT pada 8 Agustus 2025. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Total fee yang diduga diterima sebesar Rp 9 miliar. -
Gubernur Riau Abdul Wahid
Gubernur Riau Abdul Wahid ikut mengenakan rompi oranye KPK setelah terjaring OTT KPK pada 3 November 2025. Ia diduga meminta jatah ke Kepala UPT Dinas PUPR PKPP sebesar Rp 4,05 miliar, dan fee sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar dari kepala UPT Dinas PUPR Riau. -
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, menjadi tersangka karena kasus suap jabatan Direktur RSUD Ponorogo dan proyek RSUD Ponorogo. Total uang suap yang telah diberikan Yunus agar tidak dimutasi sebesar Rp 1,25 miliar. -
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Selaku Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya diduga mematok fee sebesar 15-20 persen dari sejumlah proyek. Selama periode Februari-November 2025, Ardito Wijaya diduga menerima fee senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa. -
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terjaring OTT KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek. Total ‘ijon’ yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai Rp 9,5 miliar. -
Wali Kota Madiun, Maidi
Wali Kota Madiun, Maidi terjaring OTT KPK atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ia diduga meminta uang sebesar Rp 350 juta kepada pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun terkait pemberian izin akses jalan. -
Bupati Pati, Sudewo
Bupati Pati Sudewo diduga menarik tarif Rp 165-225 juta untuk setiap calon perangkat desa (caperdes) yang mendaftar. Tarif korup itu disertai dengan ancaman jika tidak mengikuti ketentuan maka formasi tidak akan dibuka pada tahun berikutnya. -
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq diduga mengintervensi para kepala dinas agar perusahaan keluarganya, PT RNB, memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB mendapatkan proyek pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). -
Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari
Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari diduga melakukan pengaturan rekanan untuk sejumlah proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Rejang Lebong pada 2026. Permintaan ijon proyek tersebut diduga karena berkaitan dengan kebutuhan Fikri menjelang Lebaran 2026. -
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan untuk tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2026 setelah terjaring OTT KPK pada Jumat (13/3/2026). Ia diduga meminta uang ke 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Cilacap dengan total nilai mencapai Rp 750 juta.
