Ciptawarta.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja Negara Dalam Pelaksanaan APBN kemudian APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja negara yang mana dipotong dari anggaran pemerintah pusat lalu wilayah senilai Rp306,69 triliun.
“Efisiensi menghadapi anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh jt empat ratus dua puluh ribu rupiah),” demikian tercatat di Inpres yang dimaksud dikeluarkan Presiden Prabowo tanggal 22 Januari 2025, disitir Kamis (23/1/2025).
Penerbitan Inpres 1/2025 ini ditujukan bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga pemerintahan non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, lalu para Kepala Daerah atau Wali Kota. Inpres ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dalam diktum pertama Inpres itu disebutkan, para penerima instruksi yang dimaksud diharuskan Prabowo untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, kemudian kewenangan masing-masing, pada rangka efisiensi menghadapi anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) di APBN 2025, APBD 2025, lalu Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2025 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara, diktum kedua efisiensi yang disebutkan terdiri dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum ke satu bilangan bulat 1 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
Dan, pengiriman ke wilayah sebagaimana dimaksud di Diktum kedua bilangan bulat 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh jt empat ratus dua puluh ribu rupiah).
Kemudian, diktum ketiga Inpres itu menginstruksikan seluruh menteri serta pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang tersebut ditetapkan oleh menteri keuangan.
Identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional lalu non operasional sekurang-kurangnya terdiri berhadapan dengan belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan juga pengadaan peralatan dan juga mesin.
