Ciptawarta.com JAKARTA – Sebuah video menghebohkan beredar luas di area media sosial. Video berisikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana diadakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
Dalam video itu, Hasto menjelaskan, cerita ini diawali pada 7 Mei 2024 ketika mengunjungi pidato Pemilihan Umum kemudian Jalan Kebudayaan yang disampaikan oleh Prof Sri Sulistyowati dalam Universitas Indonesia (UI). Di acara itu, Hasto mengaku bertemu dengan Novel Baswedan, Rocky Gerung, lalu tokoh-tokoh civil society lainnya.
“Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya, ‘saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori pembaharuan Undang-Undang KPK yang digunakan mengkerdilkan KPK pada pada upaya pemberantasan korupsi?” kata Hasto menceritakan percakapannya dengan Novel di sebuah video yang mana beredar, Hari Sabtu (22/2/2025).
Hasto mengaku memberikan jawab tegas untuk Novel ketika itu. Hasto mengatakan, apabila ada hal-hal yang mana buruk oleh Presiden Jokowi, terus-menerus dilimpahkan terhadap PDIP lalu Megawati Soekarnoputri. Namun, ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan.
“Sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya komunikasikan untuk Mas Novel Baswedan bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah, tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan, itu sangat salah,” ujarnya.
Dalam video itu, Hasto menyinggung ketika pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada Istana Merdeka menjauhi Gibran Rakabuming lalu Bobby Nasution ingin mencalonkan sebagai Wali Perkotaan Solo kemudian Wali Pusat Kota Medan. Saat itu, ia menyatakan terhadap Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusannya dalam pada mencalonkan anak lalu menantunya.
“Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran lalu Mas Bobby sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran lalu Mas Bobby sebagai wali kota, maka otomatis beliau menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap serta berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung ketika itu,” tuturnya.
Dari situlah, Hasto mengaku merasakan bahwa pertanyaannya sangat mengusik perhatian dari Jokowi. Sebab, beliau menegaskan kembali untuk Jokowi bahwa ketika Gibran kemudian Bobby menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK lalu juga aparat penegak hukum yang dimaksud lain.
