Ciptawarta.com JAKARTA – Sejumlah anggota DPR mengupayakan penyelenggaraan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang digunakan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Karena efektif untuk menghindari abrasi, banjir rob lalu kerusakan lingkungan laut yang merugikan warga pesisir.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan sangat mengupayakan proyek Giant Sea Wall yang digunakan diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai solusi pada mengurangi abrasi, banjir rob dan juga kecacatan lingkungan. Terutama di dalam kawasan pantai utara Pulau Jawa (Pantura).
“Saya mengamati ini sebagai bagian dari upaya besar pemerintah di mengatasi ancaman abrasi laut dan juga banjir rob, khususnya di tempat wilayah pesisir utara Jawa. Secara konsep, proyek semacam ini memang benar bisa jadi menjadi solusi untuk mengempiskan dampak kenaikan muka air laut,” ujar Johan dalam Jakarta, Awal Minggu (3/3/2025).
Namun demikian, Johan menilai, proyek GSW harus disertai kajian yang digunakan mendalam terkait efektivitas, dampak lingkungan, dan juga keberlanjutan ekonomi lalu sosialnya. Misalnya, pembangunan GSW jangan sampai merusak biosfer bakau, terumbu karang, atau mengganggu mata pencaharian nelayan.
“Kedua, selain infrastruktur besar seperti GSW, pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove lalu pemulihan sistem ekologi pesisir, harus diutamakan. Di beberapa negara, proyek mirip menghadapi kendala teknis serta pembengkakan biaya, jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang mana paling optimal,” tegasnya.
Senada, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyampaikan proyek GSW punya faedah besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi dan juga kecacatan sistem ekologi laut.
“Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang benar keperluan yang digunakan mendesak. Dengan Giant Sea Wall ini, efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya pada wilayah Pantura,” kata politikus senior Partai Golkar itu.
Hanya saja, Fiman mengumumkan adanya persoalan utama yang terkait biaya pembangunannya. Perlu pembaharuan dan juga upaya lebih besar kritis untuk memecahkan hambatan finansial. Apalagi pada waktu ini pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran.
