Ciptawarta.com JAKARTA – Komisi XII DPR sedang mempertimbangkan menciptakan Panitia Khusus (Pansus) perihal perkara korupsi tata kelola minyak mentah juga barang kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Pertimbangan itu didasari berhadapan dengan adanya aspirasi ihwal pembentukan pansus perkara tersebut.
“Jadi bahwa wacana itu telah ada memang benar kami dihubungi beberapa pihak untuk memproduksi pansus juga sebagainya,” kata Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Sugeng menuturkan, usulan pembentukan pansus itu didasari lantaran perkara dugaan korupsi yang digunakan ditaksir merugikan negara hampir Rp1 kuadriliun itu terbilang besar dan juga melibatkan banyak kepentingan. “Karena memang benar menyangkut persoalan hukum yang mana cukup besar dan juga ini melibatkan banyak kepentingan, tentunya melalui pansus,” tuturnya.
Kendati demikian, Sugeng mengatakan, pembentukan pansus itu harus didasari berhadapan dengan kesepakatan dari anggota Komisi XII DPR. Untuk itu, ia mengatakan, pihaknya akan mengkaji terkait usulan pembentukan pansus tersebut.
“Hanya cuma ini memerlukan juga kesepakatan kita antar Komisi XII. Segera nih kita akan mendiskusikan itu rapat informal pimpinan. Karena memang benar itu menyangkut hajat hidup orang sejumlah dengan katakanlah tingkat korupsinya yang tersebut sungguh luar biasa,” tutur Sugeng.
Di sisi lain, Sugeng mengatakan, pihaknya akan memanggil Balai Besar Pengujian Minyak kemudian Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM guna mendapatkan informasi lebih tinggi lanjut mengenai kualitas BBM Pertamina, termasuk dugaan pengoplosan yang mana sempat mencuat.
“Yang akan kita lakukan segera adalah memanggil Lemigas,” ujar Sugeng.
