Soeharto Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional: Pro dan Kontra Meledak, Prabowo Percepat Keputusan

Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional: Simbolisme dan Kontroversi Berdampingan

Upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, mantan presiden kedua Indonesia sekaligus mertuanya, berlangsung di Istana Negara pada Senin (10/11/2025). Acara ini dihadiri oleh keluarga besar Soeharto, termasuk Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan Bambang Trihatmodjo. Di tengah suasana yang khidmat, terdapat perasaan campur aduk antara pengakuan atas jasa-jasa Soeharto dan kekecewaan dari kalangan aktivis HAM serta mahasiswa.

Pemandu acara menyampaikan bahwa Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional dalam bidang perjuangan dan politik, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025. Namun, di barisan yang sama juga hadir keluarga Marsinah, korban kekerasan era Orde Baru, dan Gus Dur, yang dulu getol menuntut Soeharto mundur pada 1998. Hal ini mencerminkan kontradiksi yang terjadi dalam upacara tersebut.

Strategi Politik Prabowo: Mengapa Sekarang, Bukan Nanti?

Pengamat politik mengatakan bahwa Prabowo memilih waktu yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan kontroversial ini. Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, menjelaskan bahwa di awal masa jabatan, dukungan partai koalisi masih kuat dan terkendali. “Kalau di akhir jabatan, partai bisa lompat kapan saja,” ujarnya. Dengan waktu empat tahun ke depan, Prabowo memiliki ruang untuk “membersihkan dosa” lewat prestasi ekonomi, seperti target pertumbuhan 8%.

Sejarawan dari Universitas Nasional, Andi Achdian, setuju dengan pendapat tersebut. Menurutnya, kebijakan kontroversial seperti ini lebih aman di awal, saat legitimasi masih tinggi. “Kalau sukses ekonomi, siapa ingat Soeharto jadi pahlawan?” tambah Afrimadona. Ia juga menyebut keputusan ini berkelindan dengan nostalgia masyarakat kelas bawah terhadap stabilitas Orde Baru: inflasi rendah, keamanan terjaga, dan pemimpin tegas.

Survei Populi Center 2022-2023 menunjukkan mayoritas responden dari semua generasi—Baby Boomer (54,1%), Gen X (59,9%), Milenial (41,1%), hingga Gen Z (39,1%)—memandang positif Soeharto. Pandangan ini dominan di kalangan kelas bawah, sementara kelas menengah terdidik cenderung kritis. “Masalah perut beres dulu, baru kritis,” kata Afrimadona.

Gelombang Protes: Reformasi Dianggap Mati

Keputusan ini langsung memicu unjuk rasa di sejumlah kota. Di Yogyakarta, kelompok Jogja Memanggil menggelar aksi di perempatan Jalan Sudirman. “Ini tantangan buat rakyat. Reformasi mati, gongnya Soeharto jadi pahlawan,” kata koordinator aksi, Bung Koes. Ia menyoroti kontradiksi: Marsinah dibunuh era Orde Baru, Gus Dur desak Soeharto turun, kini disandingkan dalam satu upacara.

Di Gorontalo, mahasiswa Universitas Gorontalo demo di depan DPRD. Presiden BEM, Erlin Adam, menyebut ini pengaburan sejarah dan luka bagi korban HAM. “Era Soeharto penuh KKN, otoritarianisme, dan pembantaian,” tegasnya. Amnesty International dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menuntut pembatalan gelar, menyebutnya “pengkhianatan Reformasi 1998” dan “penghinaan bagi jutaan korban”.

Mereka khawatir ini jadi langkah awal penulisan ulang sejarah yang mewajarkan kekerasan negara. Laporan Komnas HAM 2003 menyebut Soeharto terlibat pelanggaran HAM berat 1965-1966, baik by commission maupun by omission. “Gelar ini memutarbalik fakta,” tulis pernyataan bersama.

Apa Selanjutnya? Penulisan Ulang Sejarah dan Risiko Persekusi

Andi Achdian memprediksi pemerintahan akan mulai menulis narasi baru yang menormalkan kekerasan, korupsi, dan nepotisme era Orde Baru. “Ini modal buat persekusi aktivis kritis,” katanya. Namun Afrimadona meragukan persekusi massal akan terjadi. “Pemerintah belajar dari protes sebelumnya. Biarkan suara kritis menggema, asal tidak jadi aksi besar,” ujarnya.

Sementara itu, delapan nama lain juga dianugerahi gelar pahlawan, termasuk Sarwo Edhie Wibowo—komandan RPKAD yang terlibat penumpasan 1965 dan Operasi Wibawa di Papua. Kontroversi serupa mewarnai namanya. Di tengah pro-kontra, pertanyaan mendasar menggantung: apakah gelar pahlawan untuk Soeharto memperkuat persatuan, atau justru membuka luka lama yang belum sembuh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *