CIPTAWARTA.COM – Pemerintahan Netanyahu dihadapkan pada ancaman pembubaran karena tertunda dalam mengesahkan anggaran 2025 di tengah defisit yang meningkat dan utang yang membengkak. Pembahasan anggaran untuk tahun depan belum dimulai secara serius karena perang yang sedang terjadi di Gaza, seperti dilaporkan oleh Bloomberg.
Pejabat Kementerian Keuangan Israel mengatakan bahwa biasanya pada saat ini pembahasan anggaran sudah berjalan lancar, namun belum ada diskusi yang substansial terjadi. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana proposal anggaran biasanya sudah disusun pada awal musim panas, dibawa ke kabinet untuk disetujui pada Agustus, dan disahkan oleh parlemen pada akhir tahun. Jika anggaran tidak disahkan pada 31 Maret 2025, maka pemerintah akan dibubarkan dan pemilihan umum akan diadakan.
Netanyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang dilaporkan telah bertemu dengan perdana menteri minggu lalu untuk membicarakan anggaran, belum memberikan penjelasan mengenai penundaan ini. Namun, Gubernur Bank Sentral Israel, Amir Yaron, telah meminta agar proses pengesahan anggaran dipercepat karena pasar keuangan membutuhkan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab, bahkan di tengah situasi perang.
Yaron juga menegaskan bahwa penyesuaian anggaran yang diperlukan untuk tahun depan sekitar 30 miliar shekel atau USD8,1 miliar, untuk mempertahankan pengeluaran pertahanan dan pengeluaran lain yang terkait dengan perang. Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan rasio utang Israel terhadap PDB.
“Mempertahankan kerangka anggaran untuk tahun 2024 dan memulai proses penataan anggaran untuk tahun 2025 sangatlah penting,” tegas Yaron seperti dilansir dari Russia Today, Selasa (27/8/2024).
Pemerintah Israel berada di bawah tekanan yang semakin besar karena penurunan peringkat kredit akibat defisit yang semakin besar, sementara pengeluaran militer dan sipil terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertahankan tanggung jawab fiskal dan kredibilitasnya.
