ciptawarta.com – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman merasa heran dengan pemecatan Ipda Rudy Soik karena melanggar etika. Ia meminta agar komisi hukum membahas pemecatan Rudy bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Benny, pemecatan Rudy terkait dengan pengungkapan praktik bisnis BBM ilegal di NTT. Ia juga menduga bahwa bisnis tersebut melibatkan pejabat di Polda NTT.
“Kami merasa aneh dengan pemecatan Rudy Soik karena hanya ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam dan pejabat di Polda. Kemudian dia dihadapkan pada sidang etika,” ujar Benny pada pertemuan dengan Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga, Senin (28/10/2024).
Benny juga menyatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada Rudy tidak sebanding dengan kesalahannya jika terbukti melanggar etika. Ia merasa tidak masuk akal dan menduga ada motif lain di balik pemecatan tersebut.
Benny juga menemukan fakta baru terkait pemecatan Rudy. Ia menduga bahwa pemilik bisnis BBM ilegal, yang sering ditindak oleh Rudy, melakukan balas dendam terhadapnya.
“Saya menemukan bahwa orang yang melaporkan Rudy Soik atas kasus TPPO ini adalah salah satu pemilik bisnis di NTT. Saya menduga ini adalah balas dendam,” ungkap Benny.
Benny juga menyayangkan bahwa Kapolda NTT harus dipanggil ke pusat hanya untuk mempertanggungjawabkan pemecatan Rudy yang dianggapnya tidak masuk akal. Ia berharap Kapolda dapat berada di posisi Rudy untuk mengungkap kasus BBM ilegal sesuai dengan hukum yang berlaku.
Untuk itu, Benny mengusulkan agar pemecatan Rudy dibahas khusus bersama Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Ia berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat NTT dapat merasa dihargai.
