Ciptawarta.com – Jakarta, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara akan mengambil alih tugas dan aksi korporasi perusahaan plat merah yang saat ini masih di bawah kendali Kementerian BUMN. Peralihan ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi oleh otoritas.
Menurut Wakil Kepala BP Danantara, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, pihaknya belum dapat memberikan penugasan kepada BUMN karena masih menunggu pengesahan PP dan Perpres serta arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, tugas dan aksi korporasi BUMN yang dialihkan ke BP Danantara akan mulai dieksekusi pada tahun 2025.
“PSO dan aksi korporasi dialihkan di 2025? Oh iya, bisa seperti itu, bisa mungkin agak sedikit lebih lambat dan sebagainya,” ujar Kaharuddin pada Senin (18/11/2024).
BP Danantara masih menunggu pengesahan PP dan Perpres yang diperkirakan akan diterbitkan setelah kepulangan Presiden Prabowo dari kunjungan kerjanya di beberapa negara. “Begitu kembali Presiden dari luar negeri, sesegera mungkin dilakukan, diterbitkan (PP dan Perpres),” jelasnya.
Kaharuddin menambahkan bahwa BP Danantara akan mendukung secara total visi-misi Presiden Prabowo dan akan menaungi tujuh BUMN, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Selain itu, BP Danantara juga akan membawahi Indonesia Investment Authority (INA) yang diresmikan oleh Presiden Prabowo.
Dari dokumen yang diterima, BP Danantara akan mengelola dana sebesar USD600 miliar atau setara dengan Rp9.520 triliun (mengacu kurs Rp15.880 per USD) dari tujuh BUMN tersebut. Namun, jumlah ini masih merupakan tahap awal setelah BP Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo. Selain itu, BP Danantara juga akan mengelola dana sebesar USD10,8 miliar dari INA yang telah dilebur ke dalamnya.
