Cina juga akan membatasi dan melarang kerja sama militer China dengan perusahaan-perusahaan AS tersebut. China mengecam keras penjualan senjata AS ke Taiwan yang dianggapnya sebagai provokasi dan mencampuri urusan dalam negeri China.
ciptawarta.com – Beijing – China mengumumkan sanksi terhadap 13 perusahaan militer dari Amerika Serikat (AS) yang mulai berlaku pada Kamis, 5 Desember 2024, kemarin waktu setempat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap penjualan senjata AS ke Taiwan, yang semakin memperburuk hubungan kedua negara.
Tindakan ini juga merupakan bentuk protes keras China terhadap AS yang memberikan izin untuk penjualan suku cadang senilai USD385 juta dan dukungan untuk jet dan radar F-16 ke Taiwan, yang dianggap oleh Beijing sebagai tindakan yang merusak kedaulatan dan integritas teritorialnya.
China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan Presiden Lai Ching-te sebagai separatis yang berbahaya, menentang segala bentuk interaksi atau kunjungan asing oleh para pemimpin dari pulau tersebut.
“Perusahaan yang menjadi target sanksi China termasuk Teledyne Brown Engineering Inc (TDY), BRINC Drones Inc, dan Shield AI Inc,” demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China seperti dikutip dari Reuters.
Beberapa perusahaan lain yang juga akan dikenai sanksi adalah Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, SYNEXXUS Inc, Firestorm Labs Inc, Kratos Unmanned Aerial Systems Inc, HavocAI, Neros Technologies, Cyberlux Corporation (CYBL), Domo Tactical Communications, dan Group W.
Selain itu, China juga akan membekukan aset dari enam eksekutif yang bekerja di lima perusahaan tersebut, termasuk Raytheon (RTX), BAE Systems (BA. L, BAESY, BAESF), dan United Technologies, di China. Para petinggi perusahaan tersebut juga akan dilarang untuk mengunjungi Negeri Tirai Bambu -julukan China-.
China juga akan membatasi dan melarang kerja sama militer dengan perusahaan-perusahaan AS tersebut. Pemerintah China mengecam keras penjualan senjata dari AS ke Taiwan yang dianggapnya sebagai tindakan provokasi dan campur tangan dalam urusan dalam negeri China.
