CIPTAWARTA.COM – Petani dan pelaku usaha di sektor sawit mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk badan khusus guna membenahi tata kelola sawit. Permintaan ini disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (19/12).
Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menekankan bahwa visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi harus diwujudkan melalui pembentukan badan khusus sawit. “Jika Presiden Prabowo telah menyatakan bahwa kita membutuhkan ketahanan energi dan pangan, maka hal tersebut harus segera dipenuhi. Dengan begitu, semua masalah tata kelola sawit dapat terselesaikan,” tegas Sahat.
Sahat menambahkan bahwa badan khusus tersebut harus diberi wewenang penuh untuk menangani masalah tata kelola sawit, terutama di sektor hulu. Menurutnya, banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sawit justru menghambat penyelesaian masalah. “Banyak pihak yang memiliki pandangan berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Hal ini menjadi masalah,” ujarnya.
Ketua Bidang Perkebunan Gapki R Azis Hidayat menambahkan bahwa tim ahli dari tiga calon presiden telah sepakat mengenai pentingnya pembentukan badan khusus sawit yang akan mengurus isu sawit dari hulu hingga hilir. Selain itu, Ombudsman juga mendukung pembentukan badan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor sawit.
Saat ini, terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sawit, masing-masing memiliki pandangan dan kebijakan yang berbeda. Azis berharap bahwa dengan adanya satu badan khusus, diplomasi yang dilakukan akan lebih terfokus. “Saat ini sudah ada BPDPKS, mungkin nantinya bisa dikembangkan menjadi badan khusus. SDM-nya juga sudah ada, tinggal dioptimalkan saja,” ungkapnya.
Pakar Hukum Kehutanan dan Perkebunan Sadino mengatakan bahwa jika ada badan khusus sawit, masalah di sektor tersebut dapat diselesaikan lebih cepat. “Dengan adanya badan khusus, masalah dapat ditangani secara khusus. Jika ada kementerian yang berbeda-beda, siapa yang menjadi pemimpinnya?” tanya Sadino.
Lebih lanjut, Sadino menekankan bahwa jika sektor sawit memiliki otoritas yang kuat dan langsung berada di bawah Presiden, maka persoalan regulasi yang saling bertentangan dapat diselesaikan. “Regulasi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang mutlak atau ‘kitab suci’. Terutama jika hanya berupa peraturan menteri,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Rino Afrino mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan teknis dengan salah satu kementerian mengenai pembentukan badan khusus sawit. Dia berharap agar isu ini segera sampai ke tangan Presiden. “Dengan adanya badan yang lebih terorganisir dan data yang lebih valid, maka pengelolaan sektor ini akan lebih mudah dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara,” ujarnya.
