Ciptawarta.com JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan memperkuat langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang tersebut menggalakkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengerjaan serta pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Yohan, kebijakan yang dimaksud lalu lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, serta pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, menghasilkan target swasembada pangan pada 2027 optimistis mampu terwujud.
“Kita mengawasi pemerintah pusat melakukan berbagai terobosan yang dimaksud luar biasa demi ketahanan, serta swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu pengerjaan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa saja terwujud,” papar Yohan, Akhir Pekan (5/1/2024).
Khusus terkait irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, selama ini banyak irigasi yang tersebut rusak, bahkan sawah yang tersebut bukan mempunyai irigasi, akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan belaka meringankan bupati lalu gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan juga swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.
Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan yang dimaksud bisa jadi terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik lalu keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan dan juga swasembada pangan menjadi tiada berjalan lantaran pelaksanaannya yang tersebut tidaklah maksimal atau bahkan diselewengkan.
“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, lalu melakukan konfirmasi konstruksi serta pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal kemudian bukan ada yang tersebut diselewengkan. Komunitas juga silakan terlibat mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan komunikasikan ke kami,” tegas Yohan.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memverifikasi Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres di tempat mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk mendirikan kemudian memelihara irigasi pada sebagian daerah.
“Ini baru kita putuskan, pusat bisa saja bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres telah selesai, telah rapi, sudah ada dalam Mensesneg, kemungkinan besar 1-2 minggu ini mampu ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Pemerintah, katanya, sudah pernah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah di dalam daerah.
