Ciptawarta.com JAKARTA – Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto , Todung Mulya Lubis merespons pernyataan Effendi Simbolon yang mana mengajukan permohonan Megawati Soekarnoputri mundur dari kursi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ). Todung jadi curiga persoalan hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto untuk menyerang partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut.
Todung berharap pemberantasan korupsi yang digunakan dijalankan lembaga penegakan hukum tidak ada ditunggangi oleh pihak tertentu. Hal ini diungkapkan Todung ketika menyinggung pernyataan mantan politikus PDIP Effendi Simbolon.
Kata dia, Effendi Simbolon beberapa hari pasca bertemu Mantan Presiden Jokowi juga meminta-minta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP sebagai buntut penetapan Hasto Kristiyanto menjadi dituduh di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hal ini juga semakin menegaskan bahwa yang tersebut hendak diserang adalah PDIP lalu Bu Mega, sehingga Kami semakin meragukan perkara ini adalah murni penegakan hukum,” kata Todung pada keterangannya, Kamis (9/1/2025).
Oleh karenanya, beliau berharap pemberantasan korupsi tidaklah ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu untuk menghabisi lawan politik. “Kejadian demi kejadian, perkara demi perkara yang mana sedang berjalan semakin mencemaskan apabila pihak-pihak penegak hukum dapat dimanfaatkan atau salah langkah pada kasus-kasus seperti ini,” ujarnya.
