Ciptawarta.com JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan terperiksa suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan dituduh oleh KPK.
Hasto dijerat sebagai dituduh tindakan hukum dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang tersebut ketika ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi menyoroti sudah ada seharusnya dijalankan evaluasi di area tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.
“Ya harus dimutakhirkan semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan belaka level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, telah waktunya ada pembaharuan total,” ucapannya usai mengunjungi acara di dalam Kementerian Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai perkara yang menjerat Hasto sudah ada fatal. Apalagi parpol tidak milik perseorangan akibat diatur di UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah terhadap publik.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu bukanlah milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan terhadap publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP bukanlah sekadar regenerasi namun oleh sebab itu harus mempertanggungjawabkan kesulitan ini. “Bukan perihal regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban permasalahan hukum yang mana menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan hambatan serius, kesulitan hukum. Bukan permasalahan sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
