Ciptawarta.com JAKARTA – Kebijakan Politik lalu Perekonomian Nasional Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejalan serta tegak lurus dengan spirit masa depan Indonesia pada ikhtiar menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Presiden Prabowo Subianto sejak 20 Oktober 2024, telah terjadi menunjukkan dan juga menempatkan kebijakan strategis dibidang kebijakan pemerintah serta sektor ekonomi nasional. Termasuk di dalam dalamnya ikhtiar besar terhadap komitmen antikorupsi Kabinet Merah Putih. Hal ini menjadi komitmen eksklusif Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Nasional (PKPN) Bambang Widjanarko Setio disela Diskusi “Refleksi serta Evaluasi Jelang 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto”, Hari Jumat (10/1/2025).
Menurut Bambang yang tersebut juga Ketua DPD Prabowo Mania 08 Jawa Timur, Presiden Prabowo telah terjadi menunjukkan intensitas kebijakan yang mana berpihak terhadap rakyat kecil juga kebijakan untuk memerangi korupsi kemudian menegakkan pemerintahan yang tersebut bersih dari Kolusi, Korupsi kemudian Nepotisme.
“Komitmen Presiden Prabowo tidaklah cuma menunjukkan kelasnya pada konstelasi urusan politik nasional, tapi juga mendapat perhatian signifikan dari dunia internasional,” kata Bambang.
Bahkan, diberbagai forum internasional, seperti KTT G-7, G-20 kemudian Pertemuan APEC, Presiden Prabowo mendapatkan apresiasi dari para Kepala Negara juga Kepala Pemerintan dari berbagai negara.
“Presiden Prabowo telah lama menunjukkan otentikisme pemimpin dari Asia khususnya Asia Tenggara. Indonesia adalah negara besar yang pernah menjadi kiblat Negara-Negara Non-Blok. Presiden Prabowo sudah menunjukkan untuk dunia internasional bahwa Indonesia di tempat bawah kepemimpinannya bukan mampu lagi didikte oleh negara lainnya. Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara lainnya di tempat dunia,” kata Bambang.
Menjelang 100 hari kerja Kabinet Merah Putih pada 29 Januari 2025 mendatang, Bambang mengingatkan agar para Menteri, para Wakil Menteri, para Kepala Badan serta pejabat setingkat menteri untuk merealisasikan tugas negara yang mana menjadi tanggung jawabnya.
