Ciptawarta.com JAKARTA – Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan memacu Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle terhadap separuh Kabinet Merah Putih pasca 100 hari kerja. Dorongan Syahganda merespons tindakan hukum seseorang nenek bernama Yonih (62) yang tersebut meninggal dunia usai mengantre beli isi tabung gas elpiji 3 kilogram di tempat Pamulang, Perkotaan Tangerang Selatan.
“Sebenarnya, Prabowo Subianto dapat menjalankan pemerintahan dengan baik jikalau separuh menteri-menteri di-reshuffle. Jika tidak ada mungkin, maka strategi baru diperlukan,” ujar Syahganda pada keterangannya, Rabu (5/2/2025).
Syahganda menilai karut marut distribusi gas melon 3 kg yang mana menyebabkan meninggalnya individu nenek itu usai antre beli gas di area Tangsel merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Untuk itu, Syahganda mengusulkan agar Prabowo mempunyai strategi baru pada mengurus kekuasaannya dengan mencari model efektif menjalankan kebijakan publik.
Menurutnya, model buruk Menteri Tenaga serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjalankan kebijakan umum harus disiasati. “Sebab, menteri-menteri seperti Bahlil masih berbagai di area pemerintah Prabowo,” ungkapnya.
Dia memandang Hasrat Prabowo yang cepat serta tepat mengimplementasikan gagasan-gagasan ideologis yang mana tercantum di Indonesia Paradoks mengalami tantangan besar. “Sebab, pengimplementasian cita-cita beliau terbentur dengan barisan menteri yang mana tiada ideologis,” imbuhnya.
Namun, lanjut dia, kompromi urusan politik menghasilkan eksistensi menteri-menteri yang digunakan ada tidak ada gampang disingkirkan. “Dengan adanya strategi baru, seperti meningkatkan kekuatan peranan kepala wilayah atau peran militer pada pembangunan, bisa saja jadi ide-ide besar Prabowo lebih banyak gampang dilaksanakan ketimbang bersandar pada menteri-menterinya,” kata dia.
Prabowo, menurutnya, perlu juga mencontoh bagaimana Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mentransformasi pemakaian minyak tanah selama 60 tahun menjadi gas 3 kg ketika lalu tanpa huru-hara. “Oleh dikarenakan teknokrasi dan juga kompetensi menjadi sandaran di pengimplementasian kebijakan negara,” pungkasnya.
