Ciptawarta.com JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Giri Ramanda N Kiemas menyoroti kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang mana diadakan oleh pemerintah Prabowo-Gibran. Terutama pemangkasan atau pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer.
Hal itu ia komunikasikan pada Rapat Komisi II DPR dengan mitra kerjanya di dalam ruang rapat Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Kebijakan ini dikhawatirkan menimbulkan PHK massal bagi para tenaga honorer.
“Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti Pak Taufan tadi bicara, kan masih banyak problem, sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagai tenaga honorer,” kata Giri.
Dia lantas menyinggung acara besar pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan terjadinya efesiensi anggaran. Lalu membayangkan apabila sang anak mendapatkan makan siang dalam sekolah tapi orang tuanya justru terkena PHK akibat kebijakan efisiensi ini.
“Begini Pak kita kan pemerintah menginisiasi inisiatif makan gratis bagi anak-anak sekolah, tapi bagaimana jikalau orang tua mereka itu terkena PHK, sehingga makan waktu malam pun mereka itu bingung, kasihan Pak,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Giri lantas melontarkan pertanyaan terkait kebijakan efisiensi anggaran ini, apakah akan berdampak besar untuk sosial sektor ekonomi dalam Indonesia? Lantas apabila ada pemotongan anggaran, apa mitigasi yang tersebut diadakan pemerintah agar para tenaga honorer ini tidaklah kehilangan pekerjaannya?
“Apa strategi yang digunakan ditetapkan untuk penyelesaian permasalahan honorer yang digunakan belum diangkat menjadi PPPK, lalu yang terakhir Pak apakah rencana alternatif untuk menegaskan tenaga honorer masih mendapatkan penghasilan yang digunakan layak dalam berada dalam kebijakan efisiensi,” tutupnya.
