Ciptawarta.com JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala wilayah dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala wilayah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang digunakan dilakukan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di tempat Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menimbulkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini disertai kemudian memang sebenarnya bukan ada pelanggaran hukum untuk menolak bergabung retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya inisiatif yang dimaksud tiada mengikat kepala area yang mana berada pada bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, serta sanggup semata ke depan instruksi mirip bisa jadi diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang dikutipkan Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di area Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan lalu legitimasi PDIP.
Ketiga, ia melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang dimaksud pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa jadi cuma mengambil bagian menggerakkan massa menyokong adanya perubahan, dan juga jikalau itu terjadi sikap pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan menurunkan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, juga tidak ada sewenang mengambil kegiatan populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala tempat serta perwakilan kepala tempat yang dimaksud berasal dari PDIP. Megawati memohonkan kadernya untuk tak bergabung di kegiatan retreat yang mana diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan di Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala wilayah lalu perwakilan kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di area Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah ada di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala tempat serta perwakilan kepala wilayah PDI Perjuangan, satu kepala tempat kemudian duta kepala wilayah untuk menunda perjalanan yang tersebut akan mengikuti retreat di area Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang digunakan ditandatangani Megawati tersebut.
