Ciptawarta.com JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Area Politik dan juga Security (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus merespons pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) tentang perwira TNI berpartisipasi harus mundur apabila berpolitik atau masuk di dunia pemerintahan. Lodewijk menyebutkan, pemerintah akan segera mengevaluasi prajurit TNI bergerak yang digunakan menempati jabatan sipil.
“Ya tentunya akan ada evaluasi (TNI yang mana menempati jabatan sipil),” kata Lodewijk di jumpa pers pada Kantor Kementerian Koordinator Area Politik serta Keamanan, Ibukota Indonesia Pusat, Awal Minggu (24/2/2025) malam.
Ia juga menunjukkan persoalan jabatan Direktur Utama Bulog yang ditempati Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya. Adapun Novi Helmy pada waktu ini tercatat masih bergerak dalam TNI, dengan posisinya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.
Dia menuturkan, pemerintah akan segera mengamati aturan terlebih dahulu apakah jabatan Dirut Bulog harus diduduki oleh sipil saja. “Contoh kemungkinan besar seperti Kepala Bulog. Oh apakah beliau harus sipil? Kalau rupanya ketentuan dalam situ ketentuannya sipil, maka yang mana bersangkutan harus mengajukan pensiun dini (dari TNI),” ujar Lodewijk.
Menurutnya, persoalan aturan itu sejatinya mudah untuk diikuti. Namun, beliau menilai, yang bersangkutan di hal ini perwira TNI berpartisipasi harus ditanya lebih besar dulu apakah memilih membaktikan dirinya di tempat sipil atau masih bertahan pada TNI.
“Sebenarnya gampang. Katakan, ‘Pak Jenderal mau pilih berbakti di tempat pemerintah sipil di hal ini Bulog, atau tetap saja di area TNI? Kalau masih dalam TNI, monggo. Kalau mau dalam Bulog akibat ada katakan usaha itu, maka yang bersangkutan harus pensiun dini. Kita tunggu belaka nanti perkembangannya,” jelas dia.
Diketahui sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakumulasi sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di dalam kediamannya Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat itu, SBY bercerita tentang dirinya yang dimaksud menjadi salah satu regu reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
“Saya jadi di dalam ingat, oleh sebab itu dulu saya waktu masih dalam militer di semangat reformasi, TNI bergerak itu tabu untuk memasuki dunia politik, kebijakan pemerintah praktis,” kata SBY di tempat Cikeas, Akhir Pekan (23/2/2025).
