Ciptawarta.com JAKARTA – Penunjukkan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) sebagai kelompok Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat kritikan tajam. Raja Juli diminta membuka ke umum proses perekrutan pasukan FOLU Net Sink 2030.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menegaskan, umum perlu tahu proses perekrutan tersebut. Apalagi, kata dia, Raja Juli merupakan Sekjen PSI. “Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang digunakan ditetapkan, tapi masyarakat perlu tahu siapa yang dimaksud menyeleksi juga prosesnya,” kata Alex, Hari Sabtu (8/3/2025).
Untuk diketahui, sedikitnya 11 kader PSI masuk menjadi pasukan lembaga yang digunakan dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan merekan didasarkan melawan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang di susunan kelompok FOLU Net Sink 2030.
Kelima bidang itu ialah Sektor I Pengelolaan Hutan Lestari; Lingkup II Pembaruan Cadangan Karbon; Area III Konservasi; Lingkup IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan juga Sektor V Instrumen lalu Informasi.
Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi manusia perwakilan penanggung jawab. Sementara itu, ada 43 orang yang digunakan jadi bagian dari pasukan Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Dari jumlah agregat itu, 12 orang atau 25% merupakan politisi PSI. Mereka menempati berbagai tempat juga mendapat penghasilan puluhan juta. Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan upah Rp50 juta, delegasi penanggung jawab menerima Rp40 juta.
Sementara, masing-masing majelis penasehat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan juga II, sekretaris/koordinator sekretariat dan juga para ketua bidang, menerima gaji Rp30 jt per bulan. Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan upah sebesar Rp8 jt per bulan.
Menurut Alex, anggaran untuk upah dialokasikan ke program. “Dana hibah ini semestinya lebih besar berbagai digunakan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang digunakan ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, nampaknya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegas Alex.
