Ciptawarta.com JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mendesak kementerian/lembaga segera mengambil tindakan dengan terkait penyelamatan lapangan usaha di negeri. Hal itu menyusul semakin meluasnya prospek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tempat berbagai sektor bidang akibat membanjirnya barang-barang impor.
“Ini harus segera ada tindakan bersatu secara nasional, tidaklah boleh cuma Kementerian Industri sendirian. Peraturan atau regulasinya dievaluasi kemudian dicabut kalau tak pro untuk industri, Bea Cukai diawasi dengan benar, juga mafia-mafia impor yang bercokol lama bahkan seperti sudah ada mengakar di tempat di tempat ini harus diberantas,” tegas Evita, Selasa (11/3/2025).
Menurut Evita, membanjirnya barang-barang impor terjangkau berdampak mematikan bagi bidang pada negeri, yang mana terakhir ini sektornya makin meluas bukanlah belaka tekstil tapi juga elektronik, alas kaki, bahkan diduga sanggup merambah ke otomotif lalu lainnya jikalau tidaklah ada tindakan kesegeraan.
“Industri kita ini tiada sedang baik-baik saja. Ini adalah harus ada tindakan nyata misalnya terhadap mafia-mafia ini. Jika terpaksa harus berhadapan dengan penegakan hukum ya harus dilakukan. Kalau tak salah kita punya Satgas Pengawasan Barang Impor, bagaimana kabarnya? Bila dianggap perlu Bapak Presiden bisa jadi intervensi bikin regu mengawasi oknum-oknum yang digunakan bermain yang tersebut menganggu lapangan usaha kita ini, apalagi kan tidak belaka impor tapi juga diganggu sebanding preman-preman,” kata Evita.
Dari sisi peraturan, Evita dengan tegas mendesak agar Menteri Perdagangan (Mendag) untuk segera mencabut Permendag No8/2024 tentang Kebijakan serta Pengaturan Impor, juga juga mengajukan permohonan Menkeu merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat yang dinilai bergabung merusak daya saing sektor pada negeri yang tersebut berdampak pada membanjirnya PHK terakhir ini.
Menurut Evita, dihapusnya ketentuan pertimbangan teknis (pertek) di proses impor, awalnya bertujuan untuk memperlancar arus barang, tapi hal itu justru mempermudah masuknya hasil impor ke Indonesia serta mematikan bidang di area di negeri. Peraturan itu juga menyebabkan pelaku bidang usaha sulit membedakan barang impor resmi atau impor illegal.
Begitu juga dengan PMK No 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, yang digunakan selama ini oleh pihak Kementerian Industri juga telah memohonkan adanya revisi dikarenakan diduga terlibat menghasilkan melemahnya lapangan usaha akibat sejumlah barang impor diduga dimasukkan ke kawasan berikat yang mana diorientasikan untuk pangsa ekspor justru malah membanjiri bursa di negeri.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku membantu perizinan impor diatur mengenai siapa cuma yang diperbolehkan, siapa yang tidak. Silakan Kementerian Manufaktur memproduksi aturannya teristimewa pada kaitan mengempiskan pemanfaatan barang luar. Evita bahkan merasa aneh, kenapa setelahnya sekian lama terus disuarakan oleh lapangan usaha maupun asosiasi industri, lalu warga bahkan setelahnya terjadi PHK besar-besaran, Kemendag dan juga Kemenkeu termasuk Bea Cukai terkesan tak juga serius menyikapi permasalahan yang mana dihadapi bidang dalam di negeri.
“Industri kita membutuhkan keberpihakan segera untuk menjaga dari kerusakan yang digunakan lebih besar massif. Terkait oknum Bea Cukai dan juga mafia impor, selama ini berbagai modus yang tersebut diduga digunakan untuk meloloskan barang dari luar negeri, sehingga diharapkan adanya upaya penegakan hukum yang digunakan tegas, juga berkelanjutan,” katanya.
“Mafia-mafia seperti ini yang mana terbiasa melakukan kecurangan semacam ini harus ditindak tegas. Saya harapkan bisa saja sekadar bentuk pasukan investigasi ke lapangan, siapa yang dimaksud bermain ini ditindak saja. Lha, ini nggak ada kapok-kapok-nya. Seluruh Indonesia sudah ada teriak-teriak eh barang impor terus belaka membanjir. Ini adalah kan aneh,” sambung Evita.
