JAKARTA — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan pengusiran Hamas dari kawasan Gaza, sehari setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang yang mencakup pemberian amnesti bagi kelompok tersebut. Dalam rangkaian unggahan di platform X menanggapi hasil pemungutan suara PBB, Netanyahu memuji Trump dan menegaskan bahwa pemerintah Israel meyakini rencana tersebut akan membawa perdamaian karena mencakup demiliterisasi, perlucutan senjata, dan deradikalisasi total Gaza.
“Israel mengulurkan tangan untuk perdamaian dan kemakmuran kepada seluruh tetangga kami,” tulis Netanyahu dikutip dari Reuters pada Rabu (19/11/2025). Selain itu, dia juga mengajak negara-negara sekitar bergabung dalam upaya mengusir Hamas dan para pendukungnya dari kawasan.
Ketika dimintai penjelasan mengenai maksud “mengusir Hamas”, juru bicara Netanyahu menyebut bahwa hal itu berarti memastikan tidak ada lagi Hamas di Gaza, sebagaimana diatur dalam rencana 20 poin, serta mencegah kelompok tersebut kembali memiliki kemampuan memerintah warga Palestina di wilayah tersebut.
Netanyahu sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap rencana itu saat berkunjung ke Gedung Putih pada akhir September 2025. Namun demikian, pernyataan terbarunya menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Israel dan AS terkait langkah lanjutan. Hamas pun telah menyatakan keberatan atas sejumlah poin dalam rencana tersebut.
Sejumlah diplomat menyebut bahwa posisi keras kedua pihak, Israel dan Hamas, menjadi hambatan bagi kemajuan rencana tersebut, yang tidak memiliki tenggat waktu maupun mekanisme penegakan. Meski demikian, rencana itu memperoleh dukungan kuat secara internasional.
Dalam rencana 20 poin Trump, terdapat ketentuan bahwa anggota Hamas yang berkomitmen pada koeksistensi damai dan pelucutan senjata akan mendapat amnesti. Mereka yang ingin pergi ke negara ketiga akan diberi jalur aman. Rencana itu juga menyebut Hamas tidak akan memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza. Namun, tidak ada klausul yang secara eksplisit mengharuskan kelompok tersebut dibubarkan atau keluar dari Gaza.
Rencana tersebut turut mencantumkan bahwa reformasi di Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat dapat membuka jalan bagi “kesempatan menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina”.
Jelang pemungutan suara PBB, Netanyahu menegaskan pada Minggu bahwa Israel tetap menolak gagasan negara Palestina, setelah muncul protes dari mitra koalisi sayap kanan terhadap pernyataan AS yang membuka kemungkinan jalur menuju kemerdekaan Palestina. Netanyahu juga menolak pelibatan Otoritas Palestina dalam tata kelola Gaza.
Resolusi Dewan Keamanan PBB mengesahkan pembentukan pasukan multinasional yang dalam rencana Trump akan ditempatkan sementara di Gaza untuk menstabilkan wilayah tersebut. Teks resolusi juga memungkinkan negara anggota bergabung dalam Dewan Perdamaian yang bertugas mengawasi rekonstruksi dan pemulihan ekonomi di Gaza.
Hamas mengkritik resolusi tersebut karena dinilai tidak memenuhi tuntutan serta hak politik dan kemanusiaan rakyat Palestina, termasuk penolakan terhadap mekanisme pengawasan internasional atas Gaza. Hamas menegaskan bahwa pasukan internasional hanya boleh dikerahkan di sepanjang perbatasan Gaza untuk memonitor gencatan senjata dan berada di bawah pengawasan penuh PBB, sekaligus memperingatkan bahwa pasukan tersebut akan kehilangan netralitas bila mencoba melucuti senjata kelompok itu.
Reham Owda, analis politik Palestina dari Gaza, mengatakan bahwa sikap Hamas tersebut lebih tepat dilihat sebagai bentuk keberatan, bukan penolakan total, untuk membuka ruang negosiasi mengenai mekanisme penempatan pasukan internasional serta peran Dewan Perdamaian.
Gencatan senjata Israel–Hamas mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025 sebagai bagian dari rencana bertahap Trump untuk mengakhiri perang. Israel telah menarik sebagian pasukannya, tetapi masih menguasai 53% wilayah Gaza dan tetap meluncurkan sejumlah serangan kepada warga sipil Palestina.
Abu Abdallah, seorang pengusaha yang mengungsi di Gaza tengah, mengatakan rakyat Palestina akan mendukung kehadiran pasukan internasional jika hal itu menjamin penarikan penuh Israel dari Gaza. “Hamas tidak bisa menentukan nasib kami sendirian, tetapi kami juga tidak ingin keluar dari satu pendudukan—Israel—untuk masuk ke pendudukan internasional lain,” ujarnya melalui sambungan telepon.
