Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berperan Penting dalam Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan 2025
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Acara ini digelar di Novotel Samator Surabaya pada hari Selasa (25/11). IKK Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai unggul dalam Indeks Kualitas Kebijakan, yang berfungsi sebagai alat ukur kualitas kebijakan publik.
IKK mengukur sejauh mana sebuah kebijakan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, partisipasi publik, transparansi, dan efektivitas dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan. Dalam acara ini, BRIDA berperan sebagai koordinator utama pengukuran IKK di Jawa Timur. Perannya sangat sentral dalam memastikan seluruh proses evaluasi kebijakan daerah berjalan secara terstruktur dan profesional.
BRIDA tidak hanya bertugas mengoordinasikan pengumpulan dan penyelarasan data dari berbagai perangkat daerah, tetapi juga memberikan pendampingan teknis, bimbingan metodologis, serta fasilitasi diskusi agar setiap indikator IKK dapat dipahami dan diimplementasikan dengan tepat. Selain itu, BRIDA juga melakukan verifikasi hasil penilaian untuk memastikan bahwa kualitas kebijakan daerah dapat diukur secara akurat dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Bidang Pengendalian Mutu dan Prinsip Meritokrasi Tasdik Kinanto; Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq; Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, serta para bupati dan wali kota, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa sinergi antara Pemprov Jatim dan LAN RI telah menghasilkan dampak nyata. Salah satu contohnya adalah melalui proyek perubahan PIM yang melahirkan layanan transportasi publik Trans Jatim.
“Program yang berawal dari inovasi Kepala Dinas Perhubungan kini menjadi salah satu layanan yang paling mendapatkan apresiasi masyarakat dan terus mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi bersama DPRD,” ujarnya.
Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Muhammad Taufiq menjelaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya meningkatkan nilai indeks, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang benar-benar berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
“Kualitas kebijakan adalah instrumen utama pemerintah menggerakkan masyarakat. Jika kebijakan tidak berkualitas, maka orkestrasi pembangunan pasti tidak berjalan harmonis,” jelasnya.
Taufiq menambahkan bahwa pengukuran IKK 2025 mengalami perbaikan. Tahun ini, setiap instansi diwajibkan mengajukan tiga kebijakan yang telah diimplementasikan dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2022-2024. Dokumen bukti dukung juga disederhanakan agar lebih mudah disediakan dan tidak multitafsir.
“Tingkat partisipasi instansi pemerintah mencapai 548 dari total 646 instansi, atau 85 persen. Angka tersebut merupakan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Seluruh peserta, 468 instansi tercatat sebagai fully participant karena mengikuti seluruh tahapan, sementara 80 lainnya berstatus committed participant meski belum menyelesaikan tahapan penuh,” tambah Taufiq.
Taufiq menekankan pentingnya peningkatan kualitas kebijakan melalui ekosistem pembelajaran bersama. Ia menyampaikan peluncuran Policy Legal Hub oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum, yang mempertemukan analis hukum dan analis kebijakan untuk memastikan harmonisasi regulasi dan implementasi kebijakan.
“Sinergi diharapkan memperkuat perbaikan kualitas kebijakan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Daftar instansi yang meraih kualifikasi unggul berdasarkan kategori antara lain:
- Kategori Kementerian: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.
- Kategori Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Lembaga Pengkajian Negara.
- Kategori Pemerintah Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.
- Kategori Kabupaten: Kabupaten Ciamis, Demak, Hulu Sungai Selatan, Lamongan, Maros, Paser, Purwakarta, dan Sukabumi.
- Kategori Kota: Kota Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya.
Sementara itu, Tasdik Kinanto menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakannya.
“Program sebagus apa pun tidak akan berjalan jika SDM-nya tidak kompeten. Dengan manajemen talenta harus diterapkan secara serius agar aparatur dapat berkembang sesuai potensi. Para kepala daerah harus memperhatikan meritokrasi agar pegawai dapat berkembang melalui peningkatan kompetensi, jenjang karier yang jelas, serta kesejahteraan yang layak,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyerahkan penghargaan kepada pemenang Lomba Policy Innovation. Penghargaan diberikan kepada lima besar naskah terbaik yang berasal dari Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota, serta Kabupaten yang mengirimkan Policy Brief terbanyak.
