Demonstrasi Damai Hari HAM Sedunia di Mimika
Pada perayaan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Front Rakyat Papua (FRP) melakukan demonstrasi damai di kantor DPRK Mimika. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, 10 Desember 2025, dengan tema utama “Menuntut Negara Indonesia Hentikan Investasi dan Militerisme di Seluruh Tanah West Papua”. Demonstrasi ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Massa yang terlibat dalam aksi ini melakukan long march dari Bundaran Timika Indah menuju kantor DPRK Mimika. Aksi ini dikawal oleh aparat keamanan guna memastikan kelancaran jalannya demonstrasi. Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akas, serta anggota DPRK, Kapolres Mimika, dan Komandan Brimob hadir untuk menyambut kedatangan massa.
Dalam orasinya, massa menyuarakan beberapa tuntutan penting, antara lain:
– Stop Kapitalisme, negara segera tuntaskan pembunuhan, pelanggaran HAM terhadap pelajar di seluruh tanah Papua.
– Hentikan eksploitasi perusahaan Blok Wabu, stop kapitalisasi pendidikan, stop bangun Pos militer di seluruh kampung tanpa diketahui pemilik tanah.
– Ingat tanah Papua bukan tanah kosong!
Massa juga menyampaikan sebanyak 57 poin tuntutan yang mereka ajukan. Beberapa di antaranya meliputi:
- Hentikan kriminalisasi kepada aktivis Papua.
- Hentikan pembungkaman ruang demokrasi di seluruh tanah Papua dan khususnya di Mimika.
- Indonesia segera menyelesaikan status politik bangsa Papua barat melalui meja PBB.
- Hentikan pendropan militer atas nama keamanan karena rakyat semakin trauma akibat kehadiran mereka.
- Indonesia harus mencari tim pencari fakta datang ke Papua.
- Indonesia harus mengizinkan jurnalis asing mengunjungi Papua.
- Hentikan penambahan illegal logging.
- Tutup perusahaan tambang di Mimika.
- Tolak pemekaran DOB di seluruh tanah Papua.
- Tolak proyek food state di seluruh tanah Papua.
- Tolak blok Warim (minyak dan gas) di seluruh tanah Papua.
- Tolak militer organik maupun non-organik di seluruh tanah Papua.
- Adili pelaku pelanggaran HAM di Papua, Indonesia dan dunia dengan seadil-adilnya.
- Mendukung perjuangan masyarakat adat dunia dalam melakukan perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, kolonialisme dan militerisme.
- Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat adat Papua.
- Tolak transmigrasi di seluruh tanah Papua dan khususnya Mimika.
- Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua barat.
- Segera hentikan invasi militer di seluruh tanah Papua.
- Negara segera bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dari tahun 19 Desember 1961- sekarang.
- Hentikan perluasan struktur militer di seluruh tanah Papua.
- Berikan pendidikan bermutu dan gratis sebagai wujud kepedulian terhadap sumber daya manusia orang asli Papua.
- Hentikan penangkapan terhadap aktivis kemanusiaan dan pro demokrasi.
- Adili pelaku pembunuhan terhadap warga sipil di seluruh tanah Papua.
- Negara segera bangun universitas berstandar nasional di Kabupaten Mimika.
- Negara segera bertanggung jawab terhadap banjir bandang yang terjadi akibat eksploitasi hutan demi kepentingan investasi di Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Ace.
- Berikan pendidikan gratis di seluruh tanah Papua.
- Pemerintah daerah Kabupaten Mimika segera buka perpustakaan umum.
- FRP menolak dengan tegas program makanan bergizi gratis di seluruh tanah Papua.
- Hentikan kriminalisasi, pembunuhan, diskriminasi dan penangkapan terhadap seluruh pelajar di tanah Papua.
- Hentikan kapitalisasi dalam lembaga pendidikan di seluruh tanah Papua.
- Mengencam tindakan rasisme di seluruh Indonesia.
- Negara segera melengkapi fasilitas pendidikan untuk menunjang pendidikan di tanah Papua.
- Negara segera hentikan berbagai macam upaya yang bertujuan untuk kepentingan eksploitasi blok wabu di Intan Jaya.
- Negara segera hentikan penambahan pasukan militer dan pembangunan pos-pos militer di seluruh tanah Papua dan khususnya Intan Jaya.
- Negara harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sipil yang kena dampak daripada konflik bersenjata di Intan Jaya dan seluruh tanah Papua.
- Negara segera bertanggung jawab terhadap pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani dan 12 warga sipil di Intan Jaya dan seluruh warga sipil yang menjadi korban daripada konflik bersenjata di seluruh tanah Papua.
- Komnas HAM segera berkunjung ke wilayah-wilayah konflik di seluruh tanah Papua.
- Berikan kebebasan bagi jurnalis independen untuk melakukan investigasi dan peliputan di wilayah konflik di seluruh tanah Papua.
- Berikan ruang demokrasi bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa ada diskriminasi dan intimidasi.
- Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di seluruh tanah Papua.
- Berikan kesehatan gratis bagi rakyat kecil baik itu OAP maupun non-OAP di Mimika.
- Hentikan tindakan-tindakan militeristik oleh negara yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan di seluruh tanah Papua.
- Pemerintah Kabupaten Mimika segera perhatikan nasib masa depan mama-mama pasar.
- Negara segera bertanggung jawab atas semua pengungsi di seluruh tanah Papua untuk kembalikan ke tempat asal.
- Buka kembali akses jurnalis di Papua dan Indonesia.
- Pemerintah segera aktifkan angkutan umum bagi rakyat di Kabupaten Mimika.
- Adili pelaku penembakan pendeta di Distrik Jila.
- Hentikan seluruh operasi-operasi investasi dan militer di Kabupaten Mimika.
- Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan di seluruh tanah Papua tanpa duka dan derita.
- Bubarkan semua lembaga bentukan negara yang tidak berpihak kepada rakyat Mimika.
- Meminta pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyediakan pasar khusus mama-mama Papua.
- Pemerintah Kabupaten Mimika segera sediakan angkutan umum bagi mama pasar dan anak-sekolah untuk kebutuhan umum.
- Segera kaji kembali Perda nomor 4 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemeradayaan UMKM OAP bersama mama-mama pasar.
- Segera tertibkan monopoli dagang di Mimika.
- Dinas-dinas terkait harus bertanggung jawab atas setiap tuntutan mama-mama pasar.
- Negara segera hentikan segala macam bentuk monopoli dagang komoditi lokal OAP.
- Tertibkan pedagang kaki lima yang nakal di Mimika.
Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akas, menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti ke tingkat lebih tinggi, termasuk pemerintah pusat dan provinsi. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa poin dapat langsung dieksekusi di tingkat kabupaten seperti sekolah, kesehatan gratis, dan perpustakaan.
Sementara itu, Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, menyebutkan bahwa 120 personel disiagakan untuk mengamankan aksi tersebut. Anggota yang dilibatkan berasal dari Polres Mimika dan Brimob Yon B. Untuk TNI, hanya dari Bhabhinkamtibmas saja yang terlibat.
